Dana KUR Himbara Rp 388 Triliun, Erick Thohir Optimistis Tercapai
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menetapkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan Himbara kepada UMKM pada tahun ini mencapai Rp388,6 triliun atau setara 30%, jika dibandingkan porsi pembiayaan negara lain terhadap pelaku usaha mikronya yang berada di angka 50%.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun menargetkan penyaluran KUR senilai Rp388,6 triliun bisa terealisasi hingga akhir 2022. Dia mengatakan serapan anggaran KUR oleh UMKM dari Himbara berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Presiden bilang kita benchmarking Indonesia dengan Thailand, yang namanya pinjaman kepada UMKM dari industri perbankan di negara lain sudah 50%, Indonesia baru 20%, Pak Presiden mendorong harus menjadi 30% (2022)," ungkap Erick, Sabtu (19/3/2022).
Erick memastikan, stok dana KUR di Himbara tidak bermasalah. Artinya, anggaran senilai Rp388,6 triliun sudah tersedia di perbankan pelat merah. Bahkan, dia meyakini Himbara tetap mendorong program-program pengusaha muda di daerah atau nasional.
Hanya saja, lanjut Erick, permasalahan saat ini justru terjadi di internal sejumlah UMKM. Permasalahan yang dimaksud berupa bisnis model hingga track record UMKM.
"Tapi pertanyaannya, kenapa sulit? Kembali introspeksi diri, harus punya track record yang bagus, bisnis model yang bagus. Kalau dananya, tidak ada ada masalah, Rp 388 trilium sampai 2022. Naik signifikan. Karena itu kita di Himbara sangat mendorong program-program pengusaha muda di daerah atau nasional," katanya.
Pemerintah memang memberikan tugas baru kepada Himbara untuk memasifkan penyaluran kredit melalui program Kredit Usaha Rakyat. Tugas tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Menteri-nya.
Mengenai tugas dari Kepala Negara tersebut, Erick Thohir menyebut Bank Himbara adalah kontributor terbesar dalam pelaksanaan KUR 2021. Dimana, kontribusi Himbara mencapai 92% dari target KUR pemerintah sebesar Rp253 triliun.
Pemerintah meningkatkan plafon KUR di 2021 menjadi sebesar Rp253 triliun, lebih tinggi dibandingkan plafon yang ditetapkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp220 triliun. Peningkatan tersebut merupakan respons atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun menargetkan penyaluran KUR senilai Rp388,6 triliun bisa terealisasi hingga akhir 2022. Dia mengatakan serapan anggaran KUR oleh UMKM dari Himbara berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Presiden bilang kita benchmarking Indonesia dengan Thailand, yang namanya pinjaman kepada UMKM dari industri perbankan di negara lain sudah 50%, Indonesia baru 20%, Pak Presiden mendorong harus menjadi 30% (2022)," ungkap Erick, Sabtu (19/3/2022).
Erick memastikan, stok dana KUR di Himbara tidak bermasalah. Artinya, anggaran senilai Rp388,6 triliun sudah tersedia di perbankan pelat merah. Bahkan, dia meyakini Himbara tetap mendorong program-program pengusaha muda di daerah atau nasional.
Hanya saja, lanjut Erick, permasalahan saat ini justru terjadi di internal sejumlah UMKM. Permasalahan yang dimaksud berupa bisnis model hingga track record UMKM.
"Tapi pertanyaannya, kenapa sulit? Kembali introspeksi diri, harus punya track record yang bagus, bisnis model yang bagus. Kalau dananya, tidak ada ada masalah, Rp 388 trilium sampai 2022. Naik signifikan. Karena itu kita di Himbara sangat mendorong program-program pengusaha muda di daerah atau nasional," katanya.
Pemerintah memang memberikan tugas baru kepada Himbara untuk memasifkan penyaluran kredit melalui program Kredit Usaha Rakyat. Tugas tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Menteri-nya.
Mengenai tugas dari Kepala Negara tersebut, Erick Thohir menyebut Bank Himbara adalah kontributor terbesar dalam pelaksanaan KUR 2021. Dimana, kontribusi Himbara mencapai 92% dari target KUR pemerintah sebesar Rp253 triliun.
Pemerintah meningkatkan plafon KUR di 2021 menjadi sebesar Rp253 triliun, lebih tinggi dibandingkan plafon yang ditetapkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp220 triliun. Peningkatan tersebut merupakan respons atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM.
(nng)
Explore More