Operator Jasa Telekomunikasi Cenderung Ogah Perbaiki Layanan, Begini Sebabnya

Melihat kondisi yang terjadi seperti itu, lanjut Riant bukan berarti tidak ada desakan untuk memperbaiki UU Telekomunikasi. RUU Telekomunikasi yang baru telah disiapkan pada periode 2012-2013. Pada RUU tersebut diusulkan untuk mendukung perbaikan pada tiga sektor, yakni industri telekomunikasi, pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen.

“RUU ini untuk memperbaiki UU Telekomunikasi yang lama dimana hanya fokus pada satu pilar saja, yakni pemerintah. Dua pilar lainnya tidak tegak berdiri sehingga bangunan telekomunikasi tidak bisa berdiri tegak alias miring. Ini yang kita hendak tegakkan dengan memperkuat 3 pilar tersebut,” ujarnya.

“Sayangnya, entah kenapa RUU yang ada di Kominfo tersebut tiba-tiba lenyap dan diganti dengan naskah yang baru, yang berbeda sama sekali dengan naskah RUU yang telah kita siapkan,” tambahnya.

Terkait banyaknya masalah yang terjadi di industri telekomunikasi, Riant menegaskan, bahwa itu menjadi ‘PR’ yang mesti diselesaikan. Menkominfo saat ini memiliki agenda yang sangat penting yakni menyiapkan kebijakan publik yang baru.

Kebijakan ini harus bisa mengakomodasi berbagai persoalan di industri telekomunikasi saat ini maupun masa depan terutama dari sisi pelayanan industri telekomunikasi indonesia bagi pelanggan (masyarakat). Hal ini juga agar potensi ekonomi digital yang digadang-gadang hingga naik delapan kali di tahun 2030, yaitu di angka Rp4.531 triliun bisa tercapai.

Kebijakan tersebut juga harus bisa mengurangi beban-beban regulasi kepada pelaku industri telekomunikasi. Terakhir, meniadakan berbagai UPT di Kemenkominfo yang berpotensi bersaing dengan pelaku industri telekomunikasi.

“Apapun alasannya, tidak bisa dibenarkan jika regulator sekaligus menjadi operator atau pemain,” tandasnya.