Operator Jasa Telekomunikasi Cenderung Ogah Perbaiki Layanan, Begini Sebabnya
Senin, 21 Maret 2022 - 10:59 WIB
loading...
Pengguna jasa telekomunikasi seringkali mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Mulai dari kualitas jaringan hingga masalah keamanan data pengguna. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat perseorangan maupun perusahaan sebagai pengguna jasa telekomunikasi seringkali mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Mulai dari kualitas jaringan yang naik turun hingga kadang membuat jengkel di saat yang dibutuhkan, hingga masalah keamanan data pengguna.
Baca Juga: Regulasi Industri Telekomunikasi Perlu Dikaji Kembali
Masalah-masalah yang sering muncul tersebut, menurut pengamat kebijakan publik, Riant Nugroho bukan semata-mata karena kesalahan industri telekomunikasi. Namun, karena kebijakan publik di sektor telekomunikasi hingga saat ini tidak cukup mendukung pengembangan industri dan layanan telekomunikasi yang memadai.
“Ini sudah terjadi sejak lama, sejak UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disahkan. Meski butuh waktu, yang pasti UU Telekomunikasi mesti diubah,” kata Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) sekaligus Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho.
Riant memaparkan, selama ini pemerintah sebagai regulator tidak mengarahkan operator agar komitmen memberikan pelayanan yang bermutu. Peraturan yang ada justru menegaskan, bahwa jika ada pelayanan yang tidak bermutu, maka operator wajib membayar denda kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo.
Selanjutnya ini menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Kominfo. “Kebijakan ini justru keliru. Terlihat sekali kalau kebijakan Kementerian Kominfo cenderung memperbesar PNBP daripada meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tandasnya.
Mantan anggota BRTI ini memberikan gambaran terkait denda tersebut. “Misalnya, jika upaya untuk meningkatkan pelayanan diperlukan anggaran sebesar Rp100, sementara jika terjadi kesalahan dengan tidak memberikan pelayanan bermutu dikenakan denda Cuma Rp10, tentu saja operator akan lebih memilih membayar denda daripada memperbaiki layanan. Itu yang terjadi hingga saat ini,” ujarnya.
Baca Juga: Regulasi Industri Telekomunikasi Perlu Dikaji Kembali
Masalah-masalah yang sering muncul tersebut, menurut pengamat kebijakan publik, Riant Nugroho bukan semata-mata karena kesalahan industri telekomunikasi. Namun, karena kebijakan publik di sektor telekomunikasi hingga saat ini tidak cukup mendukung pengembangan industri dan layanan telekomunikasi yang memadai.
“Ini sudah terjadi sejak lama, sejak UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disahkan. Meski butuh waktu, yang pasti UU Telekomunikasi mesti diubah,” kata Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) sekaligus Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho.
Riant memaparkan, selama ini pemerintah sebagai regulator tidak mengarahkan operator agar komitmen memberikan pelayanan yang bermutu. Peraturan yang ada justru menegaskan, bahwa jika ada pelayanan yang tidak bermutu, maka operator wajib membayar denda kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo.
Selanjutnya ini menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Kominfo. “Kebijakan ini justru keliru. Terlihat sekali kalau kebijakan Kementerian Kominfo cenderung memperbesar PNBP daripada meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tandasnya.
Mantan anggota BRTI ini memberikan gambaran terkait denda tersebut. “Misalnya, jika upaya untuk meningkatkan pelayanan diperlukan anggaran sebesar Rp100, sementara jika terjadi kesalahan dengan tidak memberikan pelayanan bermutu dikenakan denda Cuma Rp10, tentu saja operator akan lebih memilih membayar denda daripada memperbaiki layanan. Itu yang terjadi hingga saat ini,” ujarnya.
Lihat Juga :
