MIND ID Akui Rugi Besar Imbas Terhambatnya Smelter Mempawah

JAKARTA - Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID mengakui mengalami kerugian berarti akibat terhambatnya proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat. Pasalnya, proyek pemurnian ini masuk sebagai investasi yang mundur.

Direktur Operasi dan Portofolio MIND ID Danny Praditya menjelaskan kerugian juga disebabkan adanya pengeluaran biaya tetap (fixed cost) setiap bulannya. Sementara, SGAR masih stagnan. Meski begitu, Danny enggan menyebut nominal kerugian yang dialami hingga saat ini.

"Bagi MIND ID, ini juga menimbulkan kerugian yang signifikan, proyek ini investasi PSN (Proyek Strategis Nasional), bahwa kita juga mengalami kerugian tidak hanya karena investasi yang mundur tapi juga fixed cost yang harus kita keluarkan setiap bulan dari delay project," bebernya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (21/3/2022).



Menurut dia, SGAR terhambat akibat sejumlah persoalan. Konstruksi proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai PSN ini harusnya sudah mencapai 71% namun kondisi aktual di lapangan baru 13,7%. "Yang seharusnya sekarang sudah selesai di 71%, tetapi sekarang delay, actualnya masih 13,7%, jadi cukup signifikan," terang dia.

Perkara lain, terhambatnya proyek smelter ini membuat PT Inalum (Persero) tetap bergantung terhadap impor alumina dari Australia dan India.

Adapun ketergantungan impor alumina mencapai 500.000 ton per tahun. Padahal, SGAR mampu memproduksi alumina hingga 1 juta ton per tahun.

Artinya, dengan hasil produksi smelter di bawah pengelolaan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) selaku konsorsium dari Inalum dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk ini, mampu memenuhi kebutuhan perseroan.

"Smelter Mempawah ini kapasitasnya 1 juta ton berarti 500.000 ton akan cukup memenuhi kebutuhan inalum dan 500.000-nya kita bisa ekspor, jadi kebutuhan smelter bisa dijalankan termasuk offtaker dari bauksit," bebernya.



Danny menyebut, bila proyek smelter di Mempawah ini tak kunjung selesai, Inalum akan tetap bergantung pada pasokan alumina dari dua negara asing tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VII DPR akan melakukan pendalaman ihwal keterlambatan penyelesaian proyek Smelter Grade Alumina Refinery di Mempawah. Komisi akan melihat persoalan ini dari sisi hukum.



Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman menyatakan, proses pendalaman tersebut untuk melihat ada atau tidaknya praktek tindak pidana (korupsi) yang menghambat pembangunan PSN tersebut.

"Perlu dipahami (jika) berdasarkan hasil pendalaman kita ternyata ditemukan indikasi pidana, kita akan proses pada tingkat lebih lanjut. Ini tolong dipahami Pak, kalau misalnya ada potensi indikasi pidana kita akan dorong pada pihak yang berwenang," tegas Maman.