56 Persen Kebun Sawit Dikuasai Swasta, Erick Thohir: Saat Ada Isu Minyak Goreng, Kita Ketuk Mereka
loading...
Swasta mendominasi luas lahan perkebunan sawit di Indonesia. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap mayoritas perkebunan sawit di Indonesia dikuasai swasta. Produsen swasta menguasai 56% lahan perkebunan kelapa sawit secara nasional.
Sementara, penguasaan lahan oleh BUMN hanya di angka 4% dengan kontribusi sebesar 7% saja. Persentase ini menjadikan swasta sebagai pihak mayoritas atas penguasaan lahan sawit di Tanah Air.
Perkaranya, swasta dinilai belum memaksimalkan pasokan minyak goreng di tengah lonjakan harga komoditas itu di pasaran. Erick Thohir pun meminta agar swasta meningkatkan pasokan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Saat ada isu minyak goreng, kita (BUMN) switch 1/4 produksi yang tadinya bukan minyak goreng, kita ubah dan gelar operasi pasar. Apakah cukup? Tidak, makanya kita ketuk teman-teman swasta," ucap Erick, Selasa (22/3/2022).
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional pemerintah telah mendistribusikan 500 juta liter minyak goreng hingga Maret 2022. Angka itu melebihi rata-rata kebutuhan nasional, yakni 300-330 juta liter. Artinya, tidak ada kelangkaan dan permasalahan jumlah produksi minyak goreng di dalam negeri.
Hanya saja, perkara yang terindikasi di lapangan adanya praktik penimbunan minyak goreng yang dilakukan oknum tertentu, sehingga berdampak pada harga pangan dasar tersebut.
Meski begitu, Erick memahami bahwa isu minyak goreng memiliki dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Karena itu, isu minyak goreng seyogyanya menjadi persoalan bersama, baik pemerintah, BUMN, dan swasta.
Sementara, penguasaan lahan oleh BUMN hanya di angka 4% dengan kontribusi sebesar 7% saja. Persentase ini menjadikan swasta sebagai pihak mayoritas atas penguasaan lahan sawit di Tanah Air.
Perkaranya, swasta dinilai belum memaksimalkan pasokan minyak goreng di tengah lonjakan harga komoditas itu di pasaran. Erick Thohir pun meminta agar swasta meningkatkan pasokan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Saat ada isu minyak goreng, kita (BUMN) switch 1/4 produksi yang tadinya bukan minyak goreng, kita ubah dan gelar operasi pasar. Apakah cukup? Tidak, makanya kita ketuk teman-teman swasta," ucap Erick, Selasa (22/3/2022).
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional pemerintah telah mendistribusikan 500 juta liter minyak goreng hingga Maret 2022. Angka itu melebihi rata-rata kebutuhan nasional, yakni 300-330 juta liter. Artinya, tidak ada kelangkaan dan permasalahan jumlah produksi minyak goreng di dalam negeri.
Hanya saja, perkara yang terindikasi di lapangan adanya praktik penimbunan minyak goreng yang dilakukan oknum tertentu, sehingga berdampak pada harga pangan dasar tersebut.
Meski begitu, Erick memahami bahwa isu minyak goreng memiliki dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Karena itu, isu minyak goreng seyogyanya menjadi persoalan bersama, baik pemerintah, BUMN, dan swasta.
(uka)
Lihat Juga :
