Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadhan, CIPS Sarankan Perizinan Impor Otomatis

Jum'at, 25 Maret 2022 - 13:49 WIB
loading...
Antisipasi Kenaikan...
Pedagang melayani pembeli di Pasar Subuh Tradisional, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (10/3/2022). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc
A A A
JAKARTA - Pemerintah harus mengantisipasi kenaikan harga komoditas jelang Ramadhan dan Idul Fitri yang kerap berulang setiap tahunnya.

Impor bisa menjadi alternatif untuk mengantisipasi kelangkaan dan mengerem kenaikan harga namun juga harus dipastikan efektivitasnya.

Implementasikan sistem perizinan impor otomatis dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan menjaga ketahanan pangan.

Efisiensi yang dimaksud adalah komoditas yang diimpor bermanfaat untuk menstabilkan harga dan bisa menjaga daya beli masyarakat karena diputuskan lewat proses yang singkat.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, selama ini keputusan-keputusan strategis dalam kebijakan perdagangan pangan selalu diputuskan lewat rapat koordinasi terbatas antar kementerian dan juga berbagai persyaratan yang menghabiskan waktu.

"Maka dari itu dengan sistem perizinan impor otomatis dapat mempersingkat proses tadi menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat dan kompetitif,” kata Felippa dikutip Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Mentan Sebut Empat Komoditas Pangan yang Jadi Langganan Impor

Impor melewati proses panjang dan dikontrol oleh pemerintah melalui Quantitative Restrictions (QR), yang disebut juga kuota, yang dikelola melalui sistem perizinan impor non-otomatis di mana Kementerian Perdagangan memberikan izin impor dan kuota impor kepada importir terdaftar.

Perolehan izin tersebut bergantung pada surat rekomendasi dari Menteri Pertanian dan keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Keputusan impor diambil setelah mempertimbangkan data produksi, stok, dan konsumsi nasional. Bulog yang memiliki monopoli atas impor beras medium untuk konsumsi umum, baru dapat mengimpor setelah mendapat persetujuan dan kuota dari Kementerian Perdagangan.

Felippa menambahkan, proses panjang ini membuat impor pangan Indonesia kehilangan momentum yang tepat, yaitu saat harga di pasar internasional sedang murah. Proses ini juga tidak cukup cepat merespon adanya kenaikan harga di pasar.

Akhirnya saat komoditas yang diimpor memasuki pasar Indonesia, keberadaannya tidak cukup sukses untuk menstabilkan harga di pasar yang sudah terlanjur tinggi.

Baca juga: Wapres: Kemampuan Bertahan Cadangan Pangan Indonesia Hanya 21 Hari

Masuknya komoditas impor tidak jarang juga berbenturan dengan masa panen petani di mana melimpahnya komoditas akan membuat harga turun. Petani jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.

”Panjangnya proses impor berkontribusi pada tingginya harga komoditas pangan, terutama pada komoditas penting yang kenaikan harganya berdampak besar pada tingkat konsumsinya di masyarakat. Hal ini akan memengaruhi konsumsi, terutama konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah,” tandasnya.

Sistem perizinan impor otomatis memberikan kesempatan kepada semua importir terdaftar untuk mengimpor. Penggunaan sistem ini akan mengurangi berbagai penundaan akibat proses birokrasi dan menghilangkan peluang korupsi.



Meski begitu, sambung Fellipa, penggunaan sistem ini bukan berarti produk impor akan segera membanjiri pasar domestik dan sepenuhnya menggantikan produksi pertanian dalam negeri.

"Sistem perizinan impor otomatis diharapkan dapat membuat produsen yang kurang efisien untuk meningkatkan produktivitasnya," pungkasnya.
(ind)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PT DSI Jadi Perantara...
PT DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor 3 Komoditas, Dony Oskaria: Hingga 31 Desember 2026
Menkeu Purbaya Pastikan...
Menkeu Purbaya Pastikan Skema Pajak DSI Berlaku Normal
Danantara Janji Ajak...
Danantara Janji Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI
Purbaya Lapor Prabowo,...
Purbaya Lapor Prabowo, Ada 10 Perusahaan Diduga Manipulasi Harga Ekspor CPO
Tegakkan Integritas,...
Tegakkan Integritas, TASPEN Tegaskan Komitmen Anti Gratifikasi Jelang Idulfitri 1447 H
Data BPS Ungkap Inflasi...
Data BPS Ungkap Inflasi Februari 2026 Sentuh 0,68 Persen, Ini Sebabnya
PT Invetra Teknologi...
PT Invetra Teknologi Berjangka Hadirkan Platform Trading Forex dan Komoditas Berstandar Global di Indonesia
Perang Timur Tengah...
Perang Timur Tengah dan Lonjakan Harga Komoditas Dunia
Libur Lebaran 2026,...
Libur Lebaran 2026, Krakatau Park Jadi Magnet Wisatawan di Lampung Selatan
Rekomendasi
Muktamar NU Harus Jadi...
Muktamar NU Harus Jadi Momentum Pemurnian, Bukan Arena Perebutan Kekuasaan
Kejagung Ungkap Peran...
Kejagung Ungkap Peran Glory Harimas Sihombing di Kasus Korupsi MBG: Jual Titik SPPG
FIFA Gencar Berantas...
FIFA Gencar Berantas Ujaran Kebencian di Piala Dunia 2026
Berita Terkini
Menkeu Purbaya: Panda...
Menkeu Purbaya: Panda Bond Indonesia Dapat Dukungan Penuh Bank Sentral China
Cetak Sejarah, Hanasui...
Cetak Sejarah, Hanasui Jadi Serum Indonesia Pertama yang Diekspor ke Jepang
Lanjutkan Dedolarisasi,...
Lanjutkan Dedolarisasi, China dan Indonesia Buang Dolar Rp229,6 Triliun dalam 4 Bulan
OJK Rilis Daftar Direksi...
OJK Rilis Daftar Direksi BEI Baru, Ada 7 Direktur Terpilih
APKB Dorong Penyempurnaan...
APKB Dorong Penyempurnaan Regulasi Kawasan Berikat: Menjaga Daya Saing Industri dan Investasi
PLN EPI Tuntaskan Hot...
PLN EPI Tuntaskan Hot Tap WNTS-Pemping, Gas Natuna Siap Mengalir ke Dalam Negeri
Infografis
Head to Head Indonesia...
Head to Head Indonesia vs Vietnam Jelang Final AFF U-23 2025
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved