Ketua Komisi VI DPR: Kenaikan Harga Pertamax Wujud Rasa Keadilan
Sabtu, 26 Maret 2022 - 14:42 WIB
loading...
Komisi VI DPR menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax di tengah meroketnya harga minyak saat ini adalah wujud rasa keadilan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang bukan barang subsidi di tengah kenaikan tinggi harga minyak saat ini dinilai merupakan wujud asas keadilan.
BBM dengan kadar oktan (RON) 92 tersebut kini dijual jauh di bawah harga keekonomian, yakni Rp9.000-9.5000/liter, dibandingkan harga keekonomiannya sekitar Rp14.500-16.000/liter. Dengan harga jual saat ini, Pertamina praktis memberikan subsidi bagi pengguna Pertamax.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Terus, Harga Keekonomian Pertamax Kini Rp16.000 per Liter
"Pertamax adalah BBM nonsubsidi yang diperuntukkan bagi kalangan mampu, banyak pengguna kendaraan keluaran terbaru, bahkan mobil mewah memakai BBM jenis ini," ujar Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza dalam keterangannya, Sabtu (26/3/2022).
Di bagian lain, kata dia, volume penjualan Pertamax tercatat hanya 14% dari total penjualan BBM Pertamina. Dengan begitu, penyesuaian harga Pertamax oleh Pertamina menurutnya justru mewujudkan asas keadilan.
"Dengan harga jual saat ini yang di bawah harga keekonomian, beban keuangan Pertamina menjadi berat, terlebih di tengah harga minyak dunia yang terus melambung," tambahnya.
Saat ini, harga minyak mentah dunia mencapai lebih dari USD100 dolar/barel. Badan usaha swasta yang menjual BBM sejenis tercatat telah mematok harga jual sebesar Rp11.900-Rp12.900/liter bahkan sebelum harga minyak menyentuh level USD100/barel.
Di lain sisi, tren kenaikan harga minyak mentah diperkirakan terus berlanjut. Harga minyak pada akhir perdagangan Jumat atau Sabtu (26/3) pagi WIB bahkan telah bertengger di atas USD120/barel.
Menurut Faisol, dari data Kementerian ESDM tampak bahwa untuk setiap liter Pertamax, Pertamina harus menyubsidi konsumen sekitar Rp5.000. "Padahal yang namanya subsidi, seharusnya diberikan kepada kalangan menengah ke bawah, yaitu pengguna Pertalite bukan Pertamax," tuturnya.
Dalam kondisi saat ini, kata dia, Komisi VI DPR memahami jika Pertamina ingin menyesuaikan harga Pertamax. Yang penting, tegas dia, kenaikan itu dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan. "Komisi VI akan terus melakukan pengawasan," imbuhnya.
Menurut dia, penyesuaian harga Pertamax adalah keniscayaan, sebab sangat memengaruhi kinerja keuangan BUMN migas tersebut. Terlebih, Pertamina adalah perusahaan negara yang banyak mendapatkan penugasan dari pemerintah yang harus dijalankan dengan baik.
Baca Juga: Corong Rusia: Perang Nuklir Universal Jika Pasukan NATO Masuk Ukraina!
"Pertamina juga merupakan salah satu pendorong roda perekonomian nasional. Makanya sebagai BUMN mesti di-support Pemerintah dan masyarakat," tegasnya.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan bahwa masyarakat perlu paham bahwa Pertamax bukan jenis produk bersubsidi. Dengan begitu, harga jual BBM yang diperuntukkan bagi kalangan mampu tersebut sepenuhnya mengikuti pergerakan harga pasar.
"Kalau memang harganya naik, itu sepenuhnya corporate approach. Tidak bisa diintervensi dan harus dimaklumi semua pihak, termasuk juga Pemerintah," ujar Tulus.
Apalagi, imbuhnya, pemerintah sudah menyatakan bahwa harga keekonomian Pertamax sangat tinggi sehingga dapat dipahami jika BBM jenis tersebut memang perlu penyesuaian.
BBM dengan kadar oktan (RON) 92 tersebut kini dijual jauh di bawah harga keekonomian, yakni Rp9.000-9.5000/liter, dibandingkan harga keekonomiannya sekitar Rp14.500-16.000/liter. Dengan harga jual saat ini, Pertamina praktis memberikan subsidi bagi pengguna Pertamax.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Terus, Harga Keekonomian Pertamax Kini Rp16.000 per Liter
"Pertamax adalah BBM nonsubsidi yang diperuntukkan bagi kalangan mampu, banyak pengguna kendaraan keluaran terbaru, bahkan mobil mewah memakai BBM jenis ini," ujar Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza dalam keterangannya, Sabtu (26/3/2022).
Di bagian lain, kata dia, volume penjualan Pertamax tercatat hanya 14% dari total penjualan BBM Pertamina. Dengan begitu, penyesuaian harga Pertamax oleh Pertamina menurutnya justru mewujudkan asas keadilan.
"Dengan harga jual saat ini yang di bawah harga keekonomian, beban keuangan Pertamina menjadi berat, terlebih di tengah harga minyak dunia yang terus melambung," tambahnya.
Saat ini, harga minyak mentah dunia mencapai lebih dari USD100 dolar/barel. Badan usaha swasta yang menjual BBM sejenis tercatat telah mematok harga jual sebesar Rp11.900-Rp12.900/liter bahkan sebelum harga minyak menyentuh level USD100/barel.
Di lain sisi, tren kenaikan harga minyak mentah diperkirakan terus berlanjut. Harga minyak pada akhir perdagangan Jumat atau Sabtu (26/3) pagi WIB bahkan telah bertengger di atas USD120/barel.
Menurut Faisol, dari data Kementerian ESDM tampak bahwa untuk setiap liter Pertamax, Pertamina harus menyubsidi konsumen sekitar Rp5.000. "Padahal yang namanya subsidi, seharusnya diberikan kepada kalangan menengah ke bawah, yaitu pengguna Pertalite bukan Pertamax," tuturnya.
Dalam kondisi saat ini, kata dia, Komisi VI DPR memahami jika Pertamina ingin menyesuaikan harga Pertamax. Yang penting, tegas dia, kenaikan itu dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan. "Komisi VI akan terus melakukan pengawasan," imbuhnya.
Menurut dia, penyesuaian harga Pertamax adalah keniscayaan, sebab sangat memengaruhi kinerja keuangan BUMN migas tersebut. Terlebih, Pertamina adalah perusahaan negara yang banyak mendapatkan penugasan dari pemerintah yang harus dijalankan dengan baik.
Baca Juga: Corong Rusia: Perang Nuklir Universal Jika Pasukan NATO Masuk Ukraina!
"Pertamina juga merupakan salah satu pendorong roda perekonomian nasional. Makanya sebagai BUMN mesti di-support Pemerintah dan masyarakat," tegasnya.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan bahwa masyarakat perlu paham bahwa Pertamax bukan jenis produk bersubsidi. Dengan begitu, harga jual BBM yang diperuntukkan bagi kalangan mampu tersebut sepenuhnya mengikuti pergerakan harga pasar.
"Kalau memang harganya naik, itu sepenuhnya corporate approach. Tidak bisa diintervensi dan harus dimaklumi semua pihak, termasuk juga Pemerintah," ujar Tulus.
Apalagi, imbuhnya, pemerintah sudah menyatakan bahwa harga keekonomian Pertamax sangat tinggi sehingga dapat dipahami jika BBM jenis tersebut memang perlu penyesuaian.
(fai)
Lihat Juga :
