Mobil Listrik Sarana Mencapai NDC 2030 dan Net Zero Emission 2060

JAKARTA - Pemerintah telah berkomitmen dalam pengurangan emisi melalui ratifikasi Perjanjian Paris yang tercermin dalam UU No 16/2016. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia diharuskan untuk menguraikan dan mengkomunikasikan aksi dalam ketahanan iklim pasca 2020 yang dalam dokumen kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC).

Dalam dokumen NDC tersebut, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Selain komitmen dalam NDC, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.



"Untuk mencapai target tersebut tidak mudah dan dibutuhkan upaya serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia," ungkap Direktur Executive Energy Watch dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (1/4/2022).

Mamit mengatakan, salah satu upaya untuk mencapai target tersebut adalah meningkatkan populasi mobil listrik di Indonesia. Melalui peningkatkan penggunaan mobil listrik, jelas dia, akan tercipta beberapa hal yang menguntungkan bagi Indonesia.

"Melalui peningkatan populasi mobil listrik, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Jika tidak ada upaya untuk mengurangi populasi mobil konvensional, maka sektor transportasi akan menyumbang sebesar 0,28 miliar tCO2e/tahun dan 0,86 miliar tCO2e/tahun pada 2060," ujarnya.

Dia menjelaskan, dengan 1 liter bahan bakar minyak (BBM) dengan jarak tempuh 10 km, maka akan dihasilkan sebanyak 2,6 kg CO2. Sedangkan untuk 1 kWh mobil listrik dengan jarak tempuh 10 km, hanya dihasilkan 1,27 kg CO2.

"Selain dari emisi CO2 yang dihasilkan lebih sedikit, biaya yang dikeluarkan untuk 1 kWh hanya sebesar Rp1.500. Sementara, 1 liter BBM seharga Rp12.500. Jadi, harganya lebih murah dan masyarakat bisa lebih berhemat," tuturnya.

Mamit menjelaskan manfaat lain dari peningkatan populasi mobil listrik, yaitu mengurangi impor BBM yang saat ini jumlahnya sangat signifikan. "Dengan meningkatnya mobil listrik, kita bisa menekan impor BBM baik itu produk maupun minyak," jelasnya.

Mamit mengingatkan, saat ini produksi minyak dalam negeri kurang lebih 700 ribu barrel oil per day (BOPD). Smenetara, konsumsi BBM nasional mencapai 1,4 juta BOPD. "Hal ini akan meningkatkan defisit neraca perdagangan semakin lebar," urai Mamit.



Impor BBM yang sangat besar ini, sambung dia, bisa menekan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi akibat kenaikan harga barang karena pelemahan mata uang rupiah. "Oleh karena itu, perlu adanya dukungan yang kuat dari pemerintah agar mobil listrik ini terus meningkat jumlahnya," tegas dia.

Menurut Mamit, permasalahan mobil listrik saat ini adalah harga yang masih mahal serta desain yang belum diminati oleh masyarakat Indonesia yang lebih menyukai MPV yang dapat memuat penumpang dengan jumlah banyak.

"Karena itu perlu adanya kebijakan fiskal agar mobil listrik bisa menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, jika memungkikan pemerintah bisa memberikan stimulus bagi masyarakat yang akan membeli mobil listrik sehingga semakin menarik untuk menggunakan mobil listrik," pungkasnya.