Ada Potensi Pergeseran Konsumsi, Pengguna Pertalite Diusulkan Dibatasi

JAKARTA - Perbedaan harga yang cukup tinggi antara bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax berpotensi memacu pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengantisipasi serta meminimalkan potensi pergeseran tersebut.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, salah satu cara untuk meminimalkan potensi pergeseran itu adalah dengan melarang kendaraan pemerintah ataupun BUMN untuk menggunakan BBM bersubsidi (Pertalite). Selain itu, Pemerintah dan Pertamina menurutnya dapat melakukan seleksi kendaraan pribadi yang dibolehkan mengisi Pertalite.



"Misalnya kendaraan mewah dengan kapasitas mesin atau pun merek tertentu dilarang mengisi BBM bersubsidi. Pengawasan terhadap tindak kecurangan juga perlu diperketat," ujar Josua dalam keterangannya yang dikutip Minggu (3/4/2022).

Seperti diketahui, Pertamina mulai Jumat (1/4) lalu menaikkan harga Pertamax menjadi Rp12.500 dari sebelumnya Rp9.000 per liter. Sedangkan harga Pertalite tetap Rp7.650 per liter, dengan perubahan statusnya menjadi BBM Penugasan (disubsidi). Konsumsi Pertalite secara nasional mencapai 76% sedangkan Pertamax sekitar 14%.

Josua menilai kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite cukup baik untuk melindungi daya beli masyarakat. Dengan ditetapkannya harga Pertalite, masyarakat masih memiliki opsi BBM murah di tengah tekanan ekonomi akibat Covid-19.
"Pertamax memang layak dinaikkan harganya mengingat konsumen dari Pertamax kecenderungannya adalah masyarakat menengah atas," ujarnya.

Hal senada diungkapkan pakar ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti. Dia menilai potensi pergeseran pengguna Pertamax ke Pertalite cukup tinggi. Karena itu, Yayan menyarankan ada pembatasan jumlah kuota Pertalite di daerah yang pendapatan per kapitanya tinggi.

"Misalnya Pertalite berada di wilayah perdesaan, sedangkan kawasan perkotaan semuanya Pertamax," tuturnya. Kalaupun di perkotaan ada Pertalite, lanjut Yayan, maka peruntukannya dikhususkan bagi kendaraan berpelat nomor kuning atau transportasi umum. "Jadi kuotanya terbatas untuk transportasi publik," ujarnya.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi menyatakan masih tingginya harga minyak dan memasuki bulan Ramadhan yang diikuti dengan kondisi ekonomi yang berangsur pulih dapat mendorong peningkatan konsumsi BBM.



Untuk itu, kata dia, pemerintah bersama Pertamina memastikan agar pasokan BBM tersedia, khususnya BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat termasuk Pertalite. Demikian halnya BBM solar akan ditingkatkan pasokannya dan menjaga stok agar diatas 20 hari.

"Pemerintah menjamin tersedianya BBM dan melakukan koordinasi dengan badan usaha dalam hal ini Pertamina. Pertamina telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan demi terjaminnya ketersediaan BBM serta mengantisipasi peningkatan kebutuhan khususnya di bulan Ramadhan ini," ujarnya melalui siaran pers.

Sementara, Pertamina telah membentuk satgas RAFi (Ramadhan & Idul Fitri). Pertamina juga menyiapkan berbagai layanan tambahan berupa SPBU Siaga, mobil tangki siaga, motorist, SPBU Kantong dan rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik.