BPJS Ketenagakerjaan Ajak Lembaga Terkait Lakukan Evaluasi Berkala Soal JKP

Roswita menambahkan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendengarkan masukan dan tanggapan dari para petugas di lapangan yang berhadapan langsung dengan peserta yang mengajukan klaim. Harapannya bisa diperoleh informasi untuk dilakukan perbaikan agar pelayanan kepada peserta dalam mengajukan dan menerima klaim JKP bisa berjalan dengan baik.

Nihayatul Wafiroh, selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen akan terus melalukan upaya untuk mendorong dan mengoptimalkan peran Pemerintah dalam peningkatan kepesertaan dan pelayanan manfaat program JKP. Selain itu diharapkan BPJAMSOSTEK dapat mendukung Pemerintah dalam memberikan edukasi, meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan digitalisasi bagi masyarakat.

Lain lagi dengan Saleh Daulay, anggota Komisi IX DPR RI yang mengkritisi monitoring pemerintah terkait ketahanan dana program JKP. "Perlu ada simulasi antara dana yang tersedia dan berapa yang sudah digunakan agar dapat diperkirakan ketahanan dana program JKP, jangan sampai justru nanti malah menggerogoti DJS yang lain," tegasnya.

Sementara Timboel Siregar, Ketua Koordinator BPJS Watch lebih menitikberatkan pada regulasi yang bisa merugikan pekerja saat terjadi perselisihan PHK. Bahkan perlu juga dilakukan kajian bagaimana pekerja BPU dan PMI bisa ikut program JKP. "Ada potensi pekerja yang mengalami perselisihan PHK di-nonaktifkan oleh perusahaan, yang tentunya berakibat menjadi hilangya eligibilitas pekerja untuk bisa mendapatkan manfaat JKP," paparnya.

"Kami juga telah mempersiapkan kanal alternatif untuk informasi lebih lanjut mengenai program JKP ini," terangnya.