BPJS Ketenagakerjaan Ajak Lembaga Terkait Lakukan Evaluasi Berkala Soal JKP
Selasa, 05 April 2022 - 16:38 WIB
loading...
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang pada 1 Februari 2022 yang lalu sudah bisa diajukan klaim manfaatnya oleh pekerja yang terkena PHK mendapatkan sambutan yang baik dari para pekerja.
A
A
A
JAKARTA - Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang pada 1 Februari 2022 yang lalu sudah bisa diajukan klaim manfaatnya oleh pekerja yang terkena PHK mendapatkan sambutan yang baik dari para pekerja. Terlihat dari pengajuan klaim JKP hingga 30 Maret 2022 yang mencapai 482 pekerja.
Namun selama dua bulan implementasinya, pemerintah merasa perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi, apalagi setelah diketahui masih terdapat mispersepsi dari pelaksana di daerah terkait administrasi yang tidak selaras dengan prosedur atau tata cara yang berlaku. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Kesehatan menggelar sosialisasi program sekaligus untuk meningkatkan pemahaman prosedur pengajuan JKP, Jumat (1/4/2022) yang lalu di Jakarta.
Berangkat dari laporan hasil kunjungan anggota Komisi IX DPR RI, beberapa temuan yang diperoleh di daerah selain terdapat ketidakseragaman pemahaman, juga terdapat kondisi di mana perusahaan enggan melaporkan kasus PHK bagi pekerja yang melakukan pelanggaran, dan kurangnya fasilitas pelatihan serta lowongan pekerjaan di daerah yang jumlahnya sangat terbatas.
Roswita Nilakurnia, Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, menyampaikan dari data-data yang didapat melalui pengajuan klaim JKP di BPJAMSOSTEK dan websitesiapkerja.kemnaker.go.id, masih terdapat 99 pengajuan yang ditolak atau dinyatakan gagal. Sebanyak 80,8 persen kegagalan tersebut terjadi akibat tidak validnya dokumen bukti PHK kemudian diikuti oleh tidak lengkapnya dokumen data diri pekerja yang jumlahnya mencapai 8,1 persen.
"Melalui kegiatan hari ini, kami bersama-sama memberikan sosialisasi kepada para peserta kegiatan untuk dapat lebih memahami prosedur dan ketentuan pengajuan klaim JKP untuk meminimalisir terhambatnya pengajuan klaim dari pekerja," tutur Roswita.
Namun selama dua bulan implementasinya, pemerintah merasa perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi, apalagi setelah diketahui masih terdapat mispersepsi dari pelaksana di daerah terkait administrasi yang tidak selaras dengan prosedur atau tata cara yang berlaku. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Kesehatan menggelar sosialisasi program sekaligus untuk meningkatkan pemahaman prosedur pengajuan JKP, Jumat (1/4/2022) yang lalu di Jakarta.
Berangkat dari laporan hasil kunjungan anggota Komisi IX DPR RI, beberapa temuan yang diperoleh di daerah selain terdapat ketidakseragaman pemahaman, juga terdapat kondisi di mana perusahaan enggan melaporkan kasus PHK bagi pekerja yang melakukan pelanggaran, dan kurangnya fasilitas pelatihan serta lowongan pekerjaan di daerah yang jumlahnya sangat terbatas.
Roswita Nilakurnia, Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK, menyampaikan dari data-data yang didapat melalui pengajuan klaim JKP di BPJAMSOSTEK dan websitesiapkerja.kemnaker.go.id, masih terdapat 99 pengajuan yang ditolak atau dinyatakan gagal. Sebanyak 80,8 persen kegagalan tersebut terjadi akibat tidak validnya dokumen bukti PHK kemudian diikuti oleh tidak lengkapnya dokumen data diri pekerja yang jumlahnya mencapai 8,1 persen.
"Melalui kegiatan hari ini, kami bersama-sama memberikan sosialisasi kepada para peserta kegiatan untuk dapat lebih memahami prosedur dan ketentuan pengajuan klaim JKP untuk meminimalisir terhambatnya pengajuan klaim dari pekerja," tutur Roswita.
Lihat Juga :
