Peneliti BRIN: Kenaikan Harga BBM Perlu untuk Kendalikan Beban Subsidi
Jum'at, 15 April 2022 - 19:45 WIB
loading...
Keputusan menaikkan harga energi di tengah meroketnya harga minyak dunia dinilai perlu untuk mencegah subsidi energi membengkak tak terkendali. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Ahli Ekonomi Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Maxensius Tri Sambodo menilai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) ketika harga minyak dunia sudah di atas USD100 per barel adalah opsi tepat. Jika tidak, dengan harga minyak yang sudah jauh melampaui proyeksi dalam APBN sebesar USD63 per barel, beban subsidi akan sulit terkendali.
Maxensius mengatakan, konsumsi BBM di dalam negeri, khususnya yang bersubsidi menunjukkan tren meningkat. Sementara, produksi minyak tidak sehingga harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal ini sangat memengaruhi APBN karena beban subsidi yang terus bertambah.
Baca Juga: Tak Hanya Tarif Listrik, Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Akan Naik
"Subsidi akan terus naik. Kalau tidak dikendalikan, bisa lebih parah lagi," ujarnya dalam diskusi dengan media secara virtual, Kamis (14/4/2022).
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, realisasi subsidi energi pada 2021 mencapai Rp131,5 triliun, naik 19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp110,5 triliun. Kenaikan itu dikarenakan pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat di saat pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi.
Maxensius mengatakan, konsumsi BBM di dalam negeri, khususnya yang bersubsidi menunjukkan tren meningkat. Sementara, produksi minyak tidak sehingga harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal ini sangat memengaruhi APBN karena beban subsidi yang terus bertambah.
Baca Juga: Tak Hanya Tarif Listrik, Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Akan Naik
"Subsidi akan terus naik. Kalau tidak dikendalikan, bisa lebih parah lagi," ujarnya dalam diskusi dengan media secara virtual, Kamis (14/4/2022).
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, realisasi subsidi energi pada 2021 mencapai Rp131,5 triliun, naik 19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp110,5 triliun. Kenaikan itu dikarenakan pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat di saat pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi.
Lihat Juga :
