Mafia Bibit Rugikan Petani, Kementerian BUMN Dorong Sinkronisasi Data dengan Kementan
Senin, 25 April 2022 - 16:06 WIB
loading...
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Perkara mafia bibit yang diungkap oleh Menteri BUMN Erick Thohir dilatarbelakangi pengalaman sejumlah perusahaan pelat merah di sektor pangan. Dari pengalaman ini, ditemukan bibit-bibit bersertifikat palsu yang dibeli oleh para petani dari pihak ketiga.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, bibit-bibit bersertifikat palsu yang didapati tersebut menimbulkan kerugian berarti bagi petani dan komoditas yang dihasilkan. Bahkan, Arya menilai ini akan berdampak pada bisnis BUMN di sektor pangan.
"Ini sangat merugikan para petani karena memberikan dampak besar hasil komoditi mereka, dan tentunya ini juga akan merugikan BUMN karena berdampak kepada volume pasokan ke pabrik-pabrik BUMN," ungkap Arya kepada wartawan, Senin (25/4/2022).
Baca juga: Tegas, Erick Thohir Akan Copot Direksi BUMN Bila Doyan Impor
Kondisi inilah, lanjut Arya, membuat Kementrian BUMN mendorong kerja sama untuk menyinkronisasi data dan teknis dengan Kementrian Pertanian (Kementan). Langkah ini diharapkan mampu pembenahan persoalan di sektor pangan tersebut
"BUMN-BUMN yang memang banyak bekerja di sektor pertanian seperti Pupuk, Perkebunan, dan lainnya sedang melakukan pembenahan dan sinkronisasi data," paparnya.
Arya menjelaskan sinkronisasi data dan kerja sama teknis dengan Kementerian Pertanian penting dilakukan, lantaran sektor ini juga menjadi fokus pengerjaan BUMN di sektor pangan.
Tak hanya itu, kerja sama juga terkait dengan pengadaan bibit karena bibit pertanian menjadi faktor utama mendapatkan hasil pertanian yang baik.
Seperti diketahui BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit penting untuk pengembangan perkebunan.
Apalagi banyak perkebunan BUMN yang melakukan kerjasama melibatkan petani-petani untuk mendukung produksi BUMN seperti sawit dan tebu.
Pengadaan bibit bagi para petani sawit dan tebu membutuhkan kerjasama antara Kementrian BUMN dan Kementerian Pertanian, sehingga para petani menadapatkan bibit terbaik dan tersertifikasi.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung aksi tindak pidana di sektor pertanian. Dia memperkirakan ada mafia bibit yang belum teridentifikasi saat ini. Meski demikian, Erick enggan menjelaskan secara gamblang terkait mafia bibit yang dia maksud.
Baca juga: Sinyal Privatisasi, Kementerian BUMN Tawarkan Konversi Utang Garuda Menjadi Saham
Erick mengaku para petani menerima bibit yang salah. Padahal, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah mendistribusikan pupuk yang benar. Adanya oknum yang merekasaya bibit inilah berpengaruh pada hasil panen para petani.
“PT Pupuk Indonesia mendampingi memberikan pupuk tepat waktu, memberikan pupuk yang benar. Karena bibitpun ada mafianya, banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid yang salah, sehingga ketika tumbuh tidak menghasilkan yang baik,” ujarnya, saat memberikan kuliah umum di Unpad.
Tak hanya menerima bibit yang salah, Erick memandang selama ini para petani hanya dijadikan objek semata saja. Padahal, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional petani harus dijadikan subjek pembangunan.
"Tidak kalah pentingnya, yang namanya selama ini petani adalah objek sekarang petani adalah subjek yang harus kita pastikan, kenapa? Tadi saya sampaikan, pangan akan menjadi ancaman,” tandasnya.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, bibit-bibit bersertifikat palsu yang didapati tersebut menimbulkan kerugian berarti bagi petani dan komoditas yang dihasilkan. Bahkan, Arya menilai ini akan berdampak pada bisnis BUMN di sektor pangan.
"Ini sangat merugikan para petani karena memberikan dampak besar hasil komoditi mereka, dan tentunya ini juga akan merugikan BUMN karena berdampak kepada volume pasokan ke pabrik-pabrik BUMN," ungkap Arya kepada wartawan, Senin (25/4/2022).
Baca juga: Tegas, Erick Thohir Akan Copot Direksi BUMN Bila Doyan Impor
Kondisi inilah, lanjut Arya, membuat Kementrian BUMN mendorong kerja sama untuk menyinkronisasi data dan teknis dengan Kementrian Pertanian (Kementan). Langkah ini diharapkan mampu pembenahan persoalan di sektor pangan tersebut
"BUMN-BUMN yang memang banyak bekerja di sektor pertanian seperti Pupuk, Perkebunan, dan lainnya sedang melakukan pembenahan dan sinkronisasi data," paparnya.
Arya menjelaskan sinkronisasi data dan kerja sama teknis dengan Kementerian Pertanian penting dilakukan, lantaran sektor ini juga menjadi fokus pengerjaan BUMN di sektor pangan.
Tak hanya itu, kerja sama juga terkait dengan pengadaan bibit karena bibit pertanian menjadi faktor utama mendapatkan hasil pertanian yang baik.
Seperti diketahui BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit penting untuk pengembangan perkebunan.
Apalagi banyak perkebunan BUMN yang melakukan kerjasama melibatkan petani-petani untuk mendukung produksi BUMN seperti sawit dan tebu.
Pengadaan bibit bagi para petani sawit dan tebu membutuhkan kerjasama antara Kementrian BUMN dan Kementerian Pertanian, sehingga para petani menadapatkan bibit terbaik dan tersertifikasi.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyinggung aksi tindak pidana di sektor pertanian. Dia memperkirakan ada mafia bibit yang belum teridentifikasi saat ini. Meski demikian, Erick enggan menjelaskan secara gamblang terkait mafia bibit yang dia maksud.
Baca juga: Sinyal Privatisasi, Kementerian BUMN Tawarkan Konversi Utang Garuda Menjadi Saham
Erick mengaku para petani menerima bibit yang salah. Padahal, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah mendistribusikan pupuk yang benar. Adanya oknum yang merekasaya bibit inilah berpengaruh pada hasil panen para petani.
“PT Pupuk Indonesia mendampingi memberikan pupuk tepat waktu, memberikan pupuk yang benar. Karena bibitpun ada mafianya, banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid yang salah, sehingga ketika tumbuh tidak menghasilkan yang baik,” ujarnya, saat memberikan kuliah umum di Unpad.
Tak hanya menerima bibit yang salah, Erick memandang selama ini para petani hanya dijadikan objek semata saja. Padahal, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional petani harus dijadikan subjek pembangunan.
"Tidak kalah pentingnya, yang namanya selama ini petani adalah objek sekarang petani adalah subjek yang harus kita pastikan, kenapa? Tadi saya sampaikan, pangan akan menjadi ancaman,” tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
