BUMN Diminta Jadi Distributor Minyak Goreng, Begini Jawaban Erick Thohir
Rabu, 27 April 2022 - 14:23 WIB
loading...
Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) terkait mengusulkan agar BUMN menjadi distributor minyak goreng, begini jawaban Menteri Erick Thohir. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku belum memutuskan memberikan penugasan kepada perusahaan pelat merah untuk menjadi distributor minyak goreng ke pasar. Padahal sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) terkait mengusulkan agar BUMN menjadi distributor.
Erick Thohir menyebut, dirinya diajak ikut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) ihwal menjaga stabilitas minyak goreng dalam negeri. Melalui Rakortas, BUMN diminta mengintervensi pasar melalui jalur distribusi.
Baca Juga: Bukan CPO, Pemerintah Hanya Larang Ekspor RBD Palm Olein
Namun, hingga kini dirinya mengaku belum memutuskan untuk ikut andil atau tidak. “Kita pelajari dulu, karena jangan sampai kita bilang sanggup, padahal kita gak sanggup,” kata dia saat ditemui di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Rabu (27/4/2022).
Salah satu tugas BUMN, lanjut Erick, sebagai penyeimbang pasar. Pasalnya, suatu komoditas jika dikuasai segelintir orang saja, maka akan berpengaruh terhadap industri, termasuk soal harga komoditas.
Hanya saja, Erick masih mengkaji perkara naiknya harga minyak goreng saat ini. Hasil kajian akan menjadi penentu keterlibatan BUMN dalam proses distribusi minyak goreng.
“Jadi kita pelajari dulu, tapi itu fungsi kita penyeimbang pasar, tidak mungkin pasar dimonopoli satu pihak,” ungkap dia.
Pada 24 April 2022 lalu rapat koordinasi terbatas tentang tindak lanjut kebijakan minyak goreng digelar kementerian dan lembaga. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono.
Lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga Dirut Perum Bulog Budi Waseso.
Hasil rapat tersebut pun diumumkan oleh Menko Airlangga pada Selasa malam (27/4/2022). Dirinya memastikan hanya melarang bahan baku minyak goreng yakni refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein sampai harga minyak goreng bisa turun jadi Rp14 ribu per liter.
"Karena ini kebijakan semata-mata agar kegiatan yang terkait minyak di masyarakat bisa diakses lebih baik," ujarnya, yang disiarkan secara virtual.
Adapun, menurut Airlangga, kebijakan ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dengan melihat kondisi yang ada. “Ini semacam regulatory sandbox yang akan terus disesuaikan,” ucapnya.
Baca Juga: KPPU Terima 14 Ribu Petisi, Desak Usut Tuntas Dugaan Kartel Minyak Goreng
Upaya pemerintah dalam mendorong harga minyak goreng curah mencapai Rp14.000 per liter, kata airlangga ada dua acara. Pertama, dengan melibatkan BPDPKS untuk memberikan subsidi selisih harga kepada produsen minyak goreng, agar harga yang diterima masyarakat menjadi lebih terjangkau.
Kedua, memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke pasar-pasar tradisional. Menurutnya, ada beberapa produsen RBD Olein yang orientasinya ekspor, dan tidak punya jaringan distribusi kepada masyarakat.
“Jadi kepada produsen yang biasanya mengekspor, tidak punya jaringan distribusi, sehingga diberikan penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusinya,” ucapnya.
Erick Thohir menyebut, dirinya diajak ikut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) ihwal menjaga stabilitas minyak goreng dalam negeri. Melalui Rakortas, BUMN diminta mengintervensi pasar melalui jalur distribusi.
Baca Juga: Bukan CPO, Pemerintah Hanya Larang Ekspor RBD Palm Olein
Namun, hingga kini dirinya mengaku belum memutuskan untuk ikut andil atau tidak. “Kita pelajari dulu, karena jangan sampai kita bilang sanggup, padahal kita gak sanggup,” kata dia saat ditemui di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Rabu (27/4/2022).
Salah satu tugas BUMN, lanjut Erick, sebagai penyeimbang pasar. Pasalnya, suatu komoditas jika dikuasai segelintir orang saja, maka akan berpengaruh terhadap industri, termasuk soal harga komoditas.
Hanya saja, Erick masih mengkaji perkara naiknya harga minyak goreng saat ini. Hasil kajian akan menjadi penentu keterlibatan BUMN dalam proses distribusi minyak goreng.
“Jadi kita pelajari dulu, tapi itu fungsi kita penyeimbang pasar, tidak mungkin pasar dimonopoli satu pihak,” ungkap dia.
Pada 24 April 2022 lalu rapat koordinasi terbatas tentang tindak lanjut kebijakan minyak goreng digelar kementerian dan lembaga. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono.
Lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga Dirut Perum Bulog Budi Waseso.
Hasil rapat tersebut pun diumumkan oleh Menko Airlangga pada Selasa malam (27/4/2022). Dirinya memastikan hanya melarang bahan baku minyak goreng yakni refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein sampai harga minyak goreng bisa turun jadi Rp14 ribu per liter.
"Karena ini kebijakan semata-mata agar kegiatan yang terkait minyak di masyarakat bisa diakses lebih baik," ujarnya, yang disiarkan secara virtual.
Adapun, menurut Airlangga, kebijakan ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dengan melihat kondisi yang ada. “Ini semacam regulatory sandbox yang akan terus disesuaikan,” ucapnya.
Baca Juga: KPPU Terima 14 Ribu Petisi, Desak Usut Tuntas Dugaan Kartel Minyak Goreng
Upaya pemerintah dalam mendorong harga minyak goreng curah mencapai Rp14.000 per liter, kata airlangga ada dua acara. Pertama, dengan melibatkan BPDPKS untuk memberikan subsidi selisih harga kepada produsen minyak goreng, agar harga yang diterima masyarakat menjadi lebih terjangkau.
Kedua, memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke pasar-pasar tradisional. Menurutnya, ada beberapa produsen RBD Olein yang orientasinya ekspor, dan tidak punya jaringan distribusi kepada masyarakat.
“Jadi kepada produsen yang biasanya mengekspor, tidak punya jaringan distribusi, sehingga diberikan penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusinya,” ucapnya.
(akr)
Lihat Juga :
