Bos Bulog Bicara Soal Penugasan Distribusikan Minyak Goreng Curah

JAKARTA - Perum Bulog mendapatkan mandat untuk mendistribusikan minyak goreng (migor) curah seharga Rp14.000 per liter guna memenuhi kebutuhan masyarakat lewat pasar rakyat. Hanya saja hingga saat ini Perum Bulog belum menerima arahan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan minyak goreng curah.



Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyatakan, pihaknya siap menerima penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan minyak goreng curah . Hanya saja Buwas -panggilan akrabnya- mengaku pihaknya masih menunggu regulasi penugasan untuk penyaluran.

"Masalah minyak goreng, Bulog tinggal menunggu penugasan karena kami nanti dapat suplai dari produsen. Jadi kita ini sebagai distributornya yang mengirim minyak goreng itu ke pasar. Tapi regulasinya lagi di bahas supaya tidak salah," ujar DirutBulog, Budi Waseso di Jakarta, dikutip Rabu (11/5/2022).

Kata pria yang akrab dipanggil Buwas itu, Bulog tidak ingin ada permasalahan dalam pendistribusian minyak goreng. Pasalnya, yang menjadi biang kerok keluhan masyarakat adalah jumlah minyak goreng dari produsen tidak sama dengan yang disebarkan ke pasar rakyat.

"Sehingga nanti kita harus membuktikan bahwa kalau dari produsen ke 100.000 liter sampai di pasar harus 100.000 liter," imbuhnya.



Lebih lanjut Buwas menerangkan, apabila regulasinya sudah selesai, maka harga minyak goreng yang didistribusikan ke pasar seharga Rp 14.000 per liter.

"Targetnya konsumen akhir bisa membeli minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Kalaupun harganya misal ada selisih dipatok Rp 14.000 tapi Bulog menjual Rp16.000 maka Rp2.000 akan disubsidi pemerintah," jelas dia.

Ia pun berharap regulasi ini bisa segera disampaikan kepada Bulog, agar distribusi minyak goreng bisa cepat terlaksana dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan minyak goreng murah.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada keputusan. Kami berharap secepatnya, kita sudah siap. Entah itu nanti dari Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian ataupun Kementerian Perdagangan itu yang kami tunggu," tandas Buwas.