Larangan Ekspor CPO Rugikan Petani Sawit, Apkasindo: Pendapatan Nol
loading...
Larangan ekspor minyak sawit berdampak langsung kepada petani kelapa sawit. Foto/SINDOnews/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pakar DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Purwadi mengatakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) akan berdampak langsung kepada para petani kelapa sawit.
"Faktanya sehari setelah adanya rencana larangan ekspor CPO, belum berlaku peraturannya, itu harga sudah terkoreksi antara Rp500-1.000 per kilogramnya untuk Tandan Buah Segar (TBS)," ujarnya dalam Market Review di IDXChannel, Jumat (13/5/2022).
Bahkan empat hari setelah adanya larangan ekspor CPO, lanjut Purwadi, harga TBS di petani terkoreksi Rp1.000-2.000 per kilogramnya, tergantung wilayah pasar mereka.
"Bahkan sampai saat ini pabrik perusahaan kelapa sawit sebagian sudah menurunkan produk-produk minyak, berdampak mengurangi pembelian produk TBS," ungkapnya.
Dia juga menyebut bahwa larangan ekspor CPO tersebut bahkan sampai tahap menghentikan pembelian produk TBS di petani kelapa sawit. "Ini bukan lagi mengenai harga, kita bicara pendapatan nol atau harga nol," tukasnya.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan melarang ekspor untuk semua produk sawit, baik minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya termasuk RPO, RBD Palm Olein, POME, dan used-cooking oil terhitung sejak 28 April 2022.
Kebijakan ini diambil untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat serta komitmen pemerintah menyediakan harga minyak goreng curah yang terjangkau di masyarakat.
"Faktanya sehari setelah adanya rencana larangan ekspor CPO, belum berlaku peraturannya, itu harga sudah terkoreksi antara Rp500-1.000 per kilogramnya untuk Tandan Buah Segar (TBS)," ujarnya dalam Market Review di IDXChannel, Jumat (13/5/2022).
Bahkan empat hari setelah adanya larangan ekspor CPO, lanjut Purwadi, harga TBS di petani terkoreksi Rp1.000-2.000 per kilogramnya, tergantung wilayah pasar mereka.
"Bahkan sampai saat ini pabrik perusahaan kelapa sawit sebagian sudah menurunkan produk-produk minyak, berdampak mengurangi pembelian produk TBS," ungkapnya.
Dia juga menyebut bahwa larangan ekspor CPO tersebut bahkan sampai tahap menghentikan pembelian produk TBS di petani kelapa sawit. "Ini bukan lagi mengenai harga, kita bicara pendapatan nol atau harga nol," tukasnya.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan melarang ekspor untuk semua produk sawit, baik minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya termasuk RPO, RBD Palm Olein, POME, dan used-cooking oil terhitung sejak 28 April 2022.
Kebijakan ini diambil untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat serta komitmen pemerintah menyediakan harga minyak goreng curah yang terjangkau di masyarakat.
(ind)
Explore More