Sri Mulyani Usul Anggaran Subsidi Naik Jadi Rp520 Triliun, Buat Apa?
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/ANTARA
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengajukan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 menjadi lebih Rp520 triliun. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.
"Tahun ini kami meminta persetujuan DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi di atas Rp520 triliun," kata dia, di Jakarta. Selasa (31/5/2022).
Menurut dia penambahan subsidi diajukan untuk meredam gejolak inflasi di dalam negeri. Lonjakan inflasi telah membuat harga komoditas naik dalam waktu terakhir.
Berdasarkan laporan, APBN 2022 total anggaran subsidi sebesar Rp206,96 triliun. Rinciannya subsidi energi sebesar Rp134,03 triliun dan subsidi non energi Rp72,93 triliun. Sebab itu, perlu ada tambahan yang harus dilakukan untuk melaksanakan fungsi APBN untuk melindungi masyarakat agar daya beli tidak tergerus.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman sosial. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi.
Sejumlah upaya yang telah dilakukan tersebut, imbuhnya, telah berhasil manjaga gejolak inflasi di dalam negeri dengan level realtif rendah dibandingkan negara lai. "Lembaga internasional memperkirakan inflasi Indonesia tahun ini sebsar 4%," kata dia.
"Tahun ini kami meminta persetujuan DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi di atas Rp520 triliun," kata dia, di Jakarta. Selasa (31/5/2022).
Menurut dia penambahan subsidi diajukan untuk meredam gejolak inflasi di dalam negeri. Lonjakan inflasi telah membuat harga komoditas naik dalam waktu terakhir.
Berdasarkan laporan, APBN 2022 total anggaran subsidi sebesar Rp206,96 triliun. Rinciannya subsidi energi sebesar Rp134,03 triliun dan subsidi non energi Rp72,93 triliun. Sebab itu, perlu ada tambahan yang harus dilakukan untuk melaksanakan fungsi APBN untuk melindungi masyarakat agar daya beli tidak tergerus.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) sebagai jaring pengaman sosial. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi.
Sejumlah upaya yang telah dilakukan tersebut, imbuhnya, telah berhasil manjaga gejolak inflasi di dalam negeri dengan level realtif rendah dibandingkan negara lai. "Lembaga internasional memperkirakan inflasi Indonesia tahun ini sebsar 4%," kata dia.
(nng)
Explore More