Kucuran Dana ke Bisnis Kaesang Ditegaskan Hoaks
Sabtu, 25 April 2020 - 18:27 WIB
loading...
Isu soal postingan berita yang memuat informasi terkait pemberian dana sebesar Rp200 miliar oleh Kemenkop dan UKM kepada PT Harapan Bangsa Kita (HEBAT) ditegaskan hoaks. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Isu soal postingan berita yang memuat informasi terkait pemberian dana sebesar Rp200 miliar oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) kepada PT Harapan Bangsa Kita (HEBAT) ditegaskan hoaks. HEBAT sendiri sejak berkolaborasi dengan akselerator GK-Plug n Play atau lebih dikenal dengan nama GK|Hebat yang dimiliki Kaesang Pangarep bertujuan untuk pengembangan Koperasi dan UKM di Indonesia.
Menanggapi isu tersebut, baik Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui website resminya, telah menyatakan bahwa berita tersebut adalah tidak benar (hoaks) dan bersifat fitnah.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki kembali menegaskan, “Tidak ada anak presiden yang mencari proyek di pemerintah dan tidak ada pembiayaan ataupun kerjasama dengan HEBAT,” tandasnya di Jakarta, (23/04).
Lebih lanjut Teten, mengatakan bahwa dana Rp 200 miliar untuk pelatihan koperasi dan UMKM itu masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke Provinsi dan Kabupaten dari Kementerian Keuangan langsung dan bukan melalui KeMenKop dan UKM. Meskipun demikian, diakuinya, manajemen GK|Hebat sempat melakukan audiensi ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk berbagi ide dan pengalaman dalam penyelenggaraan pengembangan UMKM yang diinisiasi secara mandiri oleh GK|Hebat, tanpa ikatan kerja formal apapun dengan KemenKop UKM.
Pengamat Komunikasi dan juga dosen LSPR London School Jakarta, Yohanes Don Bosco Doho, melihat fenomena penyebar hoaks ini semakin bertambah dan menjadi-jadi. Yohanes mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kominfo dan aparat hukum hendaknya stop hanya berwacana untuk menindak penyebar hoaks. “Ambil tindakan tegas dan terukur. Pasalnya, hanya dengan tindakan tegas maka publik akan mikir-mikir untuk menyebarkan hoaks,” tegasnya.
Menurutnya, ditengah kondisi dan situasi seperti ini, masyarakat sangat mudah terprovokasi, mudah curiga, dan mudah menuduh siapapun, sehingga perilaku penyebar hoaks tersebut dapat dengan mudah memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, pihak yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, dalam hal ini tokoh yang berintegritas di mata mayoritas publik.
Dirinya pun menuturkan, untuk menekan berita hoaks oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab adalah melakukan komunikasi satu pintu, tegas, bicara baik dan bicara sejujurnya sehingga informasi tidak simpang siur.
Menanggapi isu tersebut, baik Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui website resminya, telah menyatakan bahwa berita tersebut adalah tidak benar (hoaks) dan bersifat fitnah.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki kembali menegaskan, “Tidak ada anak presiden yang mencari proyek di pemerintah dan tidak ada pembiayaan ataupun kerjasama dengan HEBAT,” tandasnya di Jakarta, (23/04).
Lebih lanjut Teten, mengatakan bahwa dana Rp 200 miliar untuk pelatihan koperasi dan UMKM itu masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke Provinsi dan Kabupaten dari Kementerian Keuangan langsung dan bukan melalui KeMenKop dan UKM. Meskipun demikian, diakuinya, manajemen GK|Hebat sempat melakukan audiensi ke Kementerian Koperasi dan UKM untuk berbagi ide dan pengalaman dalam penyelenggaraan pengembangan UMKM yang diinisiasi secara mandiri oleh GK|Hebat, tanpa ikatan kerja formal apapun dengan KemenKop UKM.
Pengamat Komunikasi dan juga dosen LSPR London School Jakarta, Yohanes Don Bosco Doho, melihat fenomena penyebar hoaks ini semakin bertambah dan menjadi-jadi. Yohanes mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kominfo dan aparat hukum hendaknya stop hanya berwacana untuk menindak penyebar hoaks. “Ambil tindakan tegas dan terukur. Pasalnya, hanya dengan tindakan tegas maka publik akan mikir-mikir untuk menyebarkan hoaks,” tegasnya.
Menurutnya, ditengah kondisi dan situasi seperti ini, masyarakat sangat mudah terprovokasi, mudah curiga, dan mudah menuduh siapapun, sehingga perilaku penyebar hoaks tersebut dapat dengan mudah memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, pihak yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, dalam hal ini tokoh yang berintegritas di mata mayoritas publik.
Dirinya pun menuturkan, untuk menekan berita hoaks oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab adalah melakukan komunikasi satu pintu, tegas, bicara baik dan bicara sejujurnya sehingga informasi tidak simpang siur.
Lihat Juga :
