Aturan Belum Jelas, Ekspor Lobster Diminta Setop Sementara
Selasa, 23 Juni 2020 - 18:16 WIB
loading...
A
A
A
"Mereka harus punya tanggungjawab misalnya bisa ekspor harus membangun pembudisya lobster. Jangan hanya mau untungnya saja. Kalau bisa melakukan pelatihan dan pembinaan kepada nelayan-nelayan. Ekspor benih lobster itu harus menyeluruh dan utuh. Tidak hanya bicara nelayan, tetapi bicara korporasi juga. tidak semua orang bisa masuk bisnis ini. Sehingga melibatkan pengusaha," paparnya.
Sehingga lanjut dia, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terkait dengan siapa yang akan diuntungkan. Tetapi bagi dia, yang diuntungkan pengusaha.
(Baca Juga: Ekspor Benih Lobster Seharusnya Tunggu Aturan Final PMK dan PNBP )
"(Pemasukan negara) Itu harus benar-benar dihitung dengan cermat. Banyak juga komoditas ekspor impor dari sisi pajak ini besar. Akhirnya menyelundup lagi. Bagaimana pemerintah mendorong bagaimana pemerintah menemukan teknologi untuk budidaya lobster sehingga prospek kedepannya itu bukan ekspornya tetapi bagaimana budidayanya," tuturnya.
Legalkan Penyelundupan
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman di kesempatan terpisah mengatakan senada. Dia menilai kebijakan melegalkan ekspor benur tidak tepat. Terlebih belum ada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk.
Sehingga lanjut dia, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terkait dengan siapa yang akan diuntungkan. Tetapi bagi dia, yang diuntungkan pengusaha.
(Baca Juga: Ekspor Benih Lobster Seharusnya Tunggu Aturan Final PMK dan PNBP )
"(Pemasukan negara) Itu harus benar-benar dihitung dengan cermat. Banyak juga komoditas ekspor impor dari sisi pajak ini besar. Akhirnya menyelundup lagi. Bagaimana pemerintah mendorong bagaimana pemerintah menemukan teknologi untuk budidaya lobster sehingga prospek kedepannya itu bukan ekspornya tetapi bagaimana budidayanya," tuturnya.
Legalkan Penyelundupan
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman di kesempatan terpisah mengatakan senada. Dia menilai kebijakan melegalkan ekspor benur tidak tepat. Terlebih belum ada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk.
Lihat Juga :
