Mendag Baru Diharapkan Beri Perhatian Terhadap Permasalahan Robot Trading

Kamis, 16 Juni 2022 - 22:00 WIB
loading...
Mendag Baru Diharapkan...
Kuasa hukum member robot trading DNA Pro Yasmin Muntaz meminta Mendag Zulhas memerhatikan kekosongan regulasi soal robot trading. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Kuasa hukum member robot trading DNA Pro Yasmin Muntaz mengucapkan selamat kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan , yang pada Rabu lalu (15/6/2022) dilantik sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), menggantikan Muhammad Lutfi. Selain mengucapkan selamat, Yasmin Muntaz juga menyampaikan sejumlah harapan kepada Mendag baru, terkait digital trading.

Baca juga: Curhat Sembako Mahal, Pedagang Ini Malah Dapat Hadiah Umrah Gratis

Yasmin berharap, Mendag memberi perhatian khusus terhadap masalah robot trading yang telah menyebabkan ratusan ribu member robot trading (termasuk member DNA Pro) menjadi korban akibat kekosongan regulasi.

"Ke depannya tidak ada lagi kesan pembiaran terhadap perusahaan robot trading yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), namun belakangan dituding ponzi dan menyalahi izin. Saya berharap, hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," kata Yasmin, Kamis (16/6/2022).

Menurut Yasmin, perusahaan penerima SIUPL perlu diseleksi secara lebih ketat atau apabila dianggap melanggar, segera dihentikan saja kegiatan operasionalnya. Karena banyak member robot trading DNA Pro yang sekarang hidupnya kesulitan akibat perusahaan robot trading tersebut ditutup dan dinyatakan ponzi setelah beroperasi selama beberapa tahun.

Terkait adanya keterangan dari Asosiasi Perusahaan Pejualan Langsung Indonesia (AP2LI) yang menyatakan bahwa tidak ada izin SIUPL atas nama PT DNA Pro (melainkan untuk PT Digital Net Aset), menurut Yasmin semestinya SIUPL segera dicabut oleh Kemendag, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) selaku penerbit (apabila hal itu dianggap sebagai suatu pelanggaran).



"Asosiasi pun mestinya segera memberi sanksi apabila ada anggotanya yang dianggap melanggar, misalnya dengan segera dikeluarkan dari keanggotaan. Diharapkan ke depannya, apabila ada hal-hal yang dianggap menyalahi aturan, segera ditindak, supaya tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban," tambahnya.

Yasmin melanjutkan, diperlukan regulasi untuk kejelasan supaya jangan sampai ada hal yang sebelumnya dilarang (misalnya soal selisih kurs dan larangan profit sharing), namun kemudian diizinkan dengan nama lain. Kalau seperti itu tidak fair untuk member perusahaan robot trading yang sudah dihentikan kegiatan operasionalnya seperti DNA Pro (yang telanjur menjadi korban dan kasusnya sudah masuk ke ranah hukum).

Kekosongan regulasi selama ini, mengakibatkan kriteria perizinan perusahaan robot trading menjadi tidak jelas. Regulasi belum terbit, namun sejumlah perusahaan robot trading ada yang mendapatkan SIUPL berbasis risiko dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Ada di antara perusahaan robot trading yang baru mendapatkan SIUPL berbasis risiko tersebut, namun belakangan ternyata melakukan penipuan.

Baca juga: Ini Teleskop Sky Eye Milik China yang Menangkap Sinyal Alien

"Dengan demikian, selain percepatan regulasi robot trading, perusahaan yang mendapatkan izin pun perlu diseleksi superketat supaya masyarakat aman dan tidak ada lagi yang menjadi korban. Semoga hal-hal di atas dapat menjadi perhatian dan masukan yang baik untuk Pak Zulhas," tutup mantan news anchor itu.
(uka)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pemerintah Pastikan...
Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya
Indonesia Terlalu Banyak...
Indonesia Terlalu Banyak Regulasi, Bikin Biaya Ekonomi Mahal dan Hambat Investasi Masuk
Purbaya Percepat Izin...
Purbaya Percepat Izin Proyek Miliaran di Jabar, PLTS Terapung Saguling Siap Jalan
Pemerintah Godok Aturan...
Pemerintah Godok Aturan Baru Kenaikan HET MinyaKita
Kopdes Merah Putih dan...
Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Diserbu Pendaftar, 383.830 Orang Incar Posisi Manager
Bahan Baku Plastik Langka,...
Bahan Baku Plastik Langka, Indonesia Sibuk Cari Sumber Pasokan Alternatif ke 3 Negara
Prihatin Harga Telur...
Prihatin Harga Telur Anjlok, Sarifah DPR Dorong Kemendag Gandeng BGN
Prabowo Bentuk Satgas...
Prabowo Bentuk Satgas Khusus Sederhanakan Regulasi dan Perizinan
Iklim Investasi Kota...
Iklim Investasi Kota Bontang Kian Bergairah, UMK Dominasi Penerbitan NIB di Awal 2026
Rekomendasi
Instagram Down Massal,...
Instagram Down Massal, Benarkah Sengaja Diblokir karena Demo Mahasiswa?
Refly Harun Pertanyakan...
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor, Kasus Belum Jelas
Terungkap! Andri Mulyono...
Terungkap! Andri Mulyono Kongkalikong dengan PPK untuk Dapat Proyek Pengadaan Motor Listrik BGN
Berita Terkini
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan...
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan China, Ekspor Minyak Iran Merosot 80%
SIG Resmikan Fasilitas...
SIG Resmikan Fasilitas Ekspor Tuban, Bidik 450.000 Ton Semen ke AS
Penguatan IHSG dan Rupiah...
Penguatan IHSG dan Rupiah Berlanjut, Pasar Respons Positif Kepastian Posisi Menkeu
Perdana, Danantara Terbitkan...
Perdana, Danantara Terbitkan Obligasi Global Senilai USD1,5 Miliar
Sucofindo Gelar ENSIA...
Sucofindo Gelar ENSIA 2026, Dorong Inovasi Berkelanjutan
Kajian 13 Proyek Hilirisasi...
Kajian 13 Proyek Hilirisasi Rampung Juli, Nilainya Ditaksir Capai Rp239 Triliun
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved