LKPP Raih Predikat WTP dari BPK, Jokowi: Itu Bukanlah Tujuan Akhir
Kamis, 23 Juni 2022 - 11:29 WIB
loading...
Jokowi mengapresiasi predikat WTP dari BPK atas LKPP 2021. Foto/Tangakapanlayar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengapresiasi capaian hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada pemerintah pusat di tahun 2021.
Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina Diharapkan Berbuah Perdamaian
"Alhamdulillah tahun 2021 tadi sudah disampaikan ketua BPK bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6/2022).
Menurutnya WTP tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik di tengah pandemi Covid-19 yang melanda.
"Dan hasil laporan ini akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan," kata Jokowi.
Pemerintah, kata Jokowi, akan menindaklanjuti temuan-temuan dari BPK terkait kelemahan yang harus segera diperbaiki. Terutama terkait dengan sistem pengadilan internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2021.
"Sehingga ke depannya dengan perbaikan-perbaikan maka tata kelola keuangan negara kita akan semakin baik lagi," jelasnya.
Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina Diharapkan Berbuah Perdamaian
"Alhamdulillah tahun 2021 tadi sudah disampaikan ketua BPK bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6/2022).
Menurutnya WTP tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik di tengah pandemi Covid-19 yang melanda.
"Dan hasil laporan ini akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan," kata Jokowi.
Pemerintah, kata Jokowi, akan menindaklanjuti temuan-temuan dari BPK terkait kelemahan yang harus segera diperbaiki. Terutama terkait dengan sistem pengadilan internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2021.
"Sehingga ke depannya dengan perbaikan-perbaikan maka tata kelola keuangan negara kita akan semakin baik lagi," jelasnya.
Lihat Juga :
