Kemenkumham Sulsel Dorong Aksi HAM Kabupaten Toraja Utara
Kamis, 23 Juni 2022 - 22:43 WIB
loading...
A
A
A
"Jadi selama ini capaian Toraja Utara sangat baik, data pelaporan KKP HAM yang disampaikan ke kami juga lengkap. Hanya saja pada Pelaporan B04 Aksi HAM kemarin terdapat kendala. Oleh karena itu kami ke sini dalam rangka mengkoordinasikan kendala yang dihadapi untuk mencari solusi bersama, sehingga pada Pelaporan B08 dan B12 mendatang dapat dioptimalkan," ungkap Dedy.
Sementara itu, Semuel S. Rompon mewakili Pemerintah Toraja Utara mengaku siap mendukung program-program Kementerian Hukum dan HAM di Toraja Utara. Ia juga mengaku akrab dengan pelaporan Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM, karena saat menjabat pelaksana tugas di dinas terkait, dirinya sempat mengurus dokumen/data dukung yang diperlukan.
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel Dorong Implementasi Rencana Aksi Nasional HAM
Kabupaten Toraja Utara sejak 2018 telah berhasil meraih Predikat dalam Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM berturut-turut hingga 2020. Pada Tahun 2021 Penilaian KKP HAM ditiadakan sementara berdasarkan kebijakan Panitia Nasional, dan kembali dilaksanakan tahun 2022, sehingga diharapkan capaian Predikat Peduli HAM yang telah diraih Toraja Utara dapat dipertahankan.
Kegiatan koordinasi ini juga sekaligus menegaskan sinergitas antar lembaga negara sebagaimana semangat Aksi HAM. Diketahui secara nasional, panitianya terdiri atas Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Luar Negeri.
Sementara itu, Semuel S. Rompon mewakili Pemerintah Toraja Utara mengaku siap mendukung program-program Kementerian Hukum dan HAM di Toraja Utara. Ia juga mengaku akrab dengan pelaporan Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM, karena saat menjabat pelaksana tugas di dinas terkait, dirinya sempat mengurus dokumen/data dukung yang diperlukan.
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel Dorong Implementasi Rencana Aksi Nasional HAM
Kabupaten Toraja Utara sejak 2018 telah berhasil meraih Predikat dalam Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM berturut-turut hingga 2020. Pada Tahun 2021 Penilaian KKP HAM ditiadakan sementara berdasarkan kebijakan Panitia Nasional, dan kembali dilaksanakan tahun 2022, sehingga diharapkan capaian Predikat Peduli HAM yang telah diraih Toraja Utara dapat dipertahankan.
Kegiatan koordinasi ini juga sekaligus menegaskan sinergitas antar lembaga negara sebagaimana semangat Aksi HAM. Diketahui secara nasional, panitianya terdiri atas Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Luar Negeri.
(tri)
Lihat Juga :
