Arahan Jokowi, Wamenkeu Minta Perbankan Genjot Kredit UMKM 30%
Jum'at, 24 Juni 2022 - 13:46 WIB
loading...
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan tiga pesan kepada Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas). Pertama, dia meminta perbankan mendorong kredit untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam jangka menengah panjang. Hingga Februari 2022, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 21,43%, masih relatif rendah dari target kredit perbankan 30% untuk UMKM pada tahun 2024.
“Arahan Bapak Presiden 30 persen untuk kredit UMKM. Moga-moga ini kita lakukan dengan memperbanyak UMKM-nya, bukan hanya dengan mengubah definisi. Tolong teman-teman perbankan bisa ikut menjaga itu dalam jangka menengah panjang,” ujar Suahasil, Jumat (24/6/2022).
Baca Juga: Bank Indonesia Catat Penyaluran Kredit UMKM Rp1.195 Triliun di April 2022
Selanjutnya, dia menekankan fungsi intermediasi perbankan untuk mendukung produk dalam negeri. Pemerintah melalui APBN mulai membangun sistem untuk memantau dan mengidentifikasi belanja barang di setiap Kementerian Lembaga yang menggunakan produk dalam negeri atau impor. Ke depannya, produk impor akan terus dikurangi dan memperbanyak produk dalam negeri.
“Fungsi intermediasi perbankan memang netral, tapi sudah saatnya kita memperhatikan produksi dalam negeri lebih kuat. Saya ingin titip teman-teman di perbankan, dalam pemberian kredit, dalam berusaha, dalam membangun kebutuhan, gunakan produk dalam negeri,” ungkap Suahasil.
Terakhir, dia mengingatkan perbankan untuk memperhatikan transisi ekonomi menuju ekonomi hijau atau green economy. Sektor keuangan, khususnya perbankan, perlu mendorong kredit yang mendukung keberlanjutan keuangan atau sustainability finance untuk sektor dan jasa yang mendukung terwujudnya energi hijau. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam pemenuhan net zero emission.
“Perbankan menjadi intermediaries yang akan langsung terekspos dengan standar-standar green. Dalam jangka panjang, kita punya agenda green. Tapi dalam jangka pendek, agenda kita adalah pemulihan. Jadi kita juga jangan sampai salah positioning di dalam decision-making process kita,” ungkap Suahasil.
Baca Juga: Pimpinan Bank Jatim cabang Jember Ditahan terkait Kredit Fiktif Rp4,7 M
Ke depannya, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus melakukan pemantauan dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.
“Mohon bantuan dari teman-teman di Perbanas supaya ini bisa kita lakukan dengan baik. Mendorong recovery, menjaga stabilitas kita, dan kita bisa melanjutkan lagi kehidupan kita. Normalisasi kita lanjutkan pada kebijakan maupun pada kegiatan ekonomi dan bisnis keuangan dan khususnya perbankan,” pungkasnya.
“Arahan Bapak Presiden 30 persen untuk kredit UMKM. Moga-moga ini kita lakukan dengan memperbanyak UMKM-nya, bukan hanya dengan mengubah definisi. Tolong teman-teman perbankan bisa ikut menjaga itu dalam jangka menengah panjang,” ujar Suahasil, Jumat (24/6/2022).
Baca Juga: Bank Indonesia Catat Penyaluran Kredit UMKM Rp1.195 Triliun di April 2022
Selanjutnya, dia menekankan fungsi intermediasi perbankan untuk mendukung produk dalam negeri. Pemerintah melalui APBN mulai membangun sistem untuk memantau dan mengidentifikasi belanja barang di setiap Kementerian Lembaga yang menggunakan produk dalam negeri atau impor. Ke depannya, produk impor akan terus dikurangi dan memperbanyak produk dalam negeri.
“Fungsi intermediasi perbankan memang netral, tapi sudah saatnya kita memperhatikan produksi dalam negeri lebih kuat. Saya ingin titip teman-teman di perbankan, dalam pemberian kredit, dalam berusaha, dalam membangun kebutuhan, gunakan produk dalam negeri,” ungkap Suahasil.
Terakhir, dia mengingatkan perbankan untuk memperhatikan transisi ekonomi menuju ekonomi hijau atau green economy. Sektor keuangan, khususnya perbankan, perlu mendorong kredit yang mendukung keberlanjutan keuangan atau sustainability finance untuk sektor dan jasa yang mendukung terwujudnya energi hijau. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam pemenuhan net zero emission.
“Perbankan menjadi intermediaries yang akan langsung terekspos dengan standar-standar green. Dalam jangka panjang, kita punya agenda green. Tapi dalam jangka pendek, agenda kita adalah pemulihan. Jadi kita juga jangan sampai salah positioning di dalam decision-making process kita,” ungkap Suahasil.
Baca Juga: Pimpinan Bank Jatim cabang Jember Ditahan terkait Kredit Fiktif Rp4,7 M
Ke depannya, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus melakukan pemantauan dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.
“Mohon bantuan dari teman-teman di Perbanas supaya ini bisa kita lakukan dengan baik. Mendorong recovery, menjaga stabilitas kita, dan kita bisa melanjutkan lagi kehidupan kita. Normalisasi kita lanjutkan pada kebijakan maupun pada kegiatan ekonomi dan bisnis keuangan dan khususnya perbankan,” pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
