Realisasi Anggaran Sekjen PUPR Capai Rp197,88 Miliar, Ini Rinciannya
loading...
Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). FOTO/Ist
A
A
A
JAKARTA - Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasikan anggaran sebesar Rp197,88 miliar atau 33,44% dari total pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp591,77 miliar.
Sekjen PUPR Muhammad Zainal Fatah mengatakan adapun anggaran yang sudah terserap tersebut dibelanjakan untuk beberapa kegiatan mendukung pembangunan infrastruktur.
"Sehingga (realisasi) mencapai 33,4% dengan capaian fisik 32,29%. Sehingga dengan demikian rencana penyerapan hingga akhir 2022 atau prognosis yang kami ajukan sebesar 93,5%," ujar Zainal dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (27/6/2022).
Berdasarkan laporan, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan hingga akhir Mei 2022 pengelolaan, perencanaan dan penganggaran dengan progres keuangan sebesar Rp48,6 miliar.
Kedua pagu anggaran tersebut juga digunakan untuk kegiatan pengelolaan dan administrasi pegawai serta organisasi tata laksana dengan menyerap anggaran sebesar Rp30,5 miliar.
Zainal mencontohkan salah satu kegiatan yang dilakukan dibidang itu adalah layanan dan informasi berupa pemeliharaan daya untuk SDM terpusat secara berjenjang, dan berkelanjutan dan terintegrasi untuk 40.325 pegawai.
Selanjutnya yang ketiga, Zainal Fatah juga menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dengan realisasi Rp24,4 miliar. Sedangkan kegiatan keempat untuk pengelolaan umum dengan realisasi Rp172,8 miliar.
Dia menjelaskan beberapa program yang dilakukan pada bidang pengelolaan umum digunakan untuk merehabilitasi maupun merenovasi bangunan gedung, pemeliharaan dan penyempurnaan lanskap dan prasarana lingkungan, hingga perbaikan sarana utilitas.
Lebih lanjut sekjen PUPR menjelaskan kegiatan lainnya atau yang kelima untuk menyerap anggaran dilakukan untuk pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum dengan realisasi Rp21,9 miliar.
Di samping itu, kegiatan ke enam juga dilakukan kegiatan pengelolaan barang milik negara dengan realisasi Rp37,5 miliar. Ketujuh dilakukan penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi publik dengan realisasi anggaran Rp42,9 milia.
Kedelapan yaitu pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dengan realisasi Rp36 miliar. Kesembilan adalah pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian PUPR dengan realisasi Rp140,2 miliar, dan kesepuluh yaitu penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah sebesar Rp36,7 miliar.
Sekjen PUPR Muhammad Zainal Fatah mengatakan adapun anggaran yang sudah terserap tersebut dibelanjakan untuk beberapa kegiatan mendukung pembangunan infrastruktur.
"Sehingga (realisasi) mencapai 33,4% dengan capaian fisik 32,29%. Sehingga dengan demikian rencana penyerapan hingga akhir 2022 atau prognosis yang kami ajukan sebesar 93,5%," ujar Zainal dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (27/6/2022).
Berdasarkan laporan, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan hingga akhir Mei 2022 pengelolaan, perencanaan dan penganggaran dengan progres keuangan sebesar Rp48,6 miliar.
Kedua pagu anggaran tersebut juga digunakan untuk kegiatan pengelolaan dan administrasi pegawai serta organisasi tata laksana dengan menyerap anggaran sebesar Rp30,5 miliar.
Zainal mencontohkan salah satu kegiatan yang dilakukan dibidang itu adalah layanan dan informasi berupa pemeliharaan daya untuk SDM terpusat secara berjenjang, dan berkelanjutan dan terintegrasi untuk 40.325 pegawai.
Selanjutnya yang ketiga, Zainal Fatah juga menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dengan realisasi Rp24,4 miliar. Sedangkan kegiatan keempat untuk pengelolaan umum dengan realisasi Rp172,8 miliar.
Dia menjelaskan beberapa program yang dilakukan pada bidang pengelolaan umum digunakan untuk merehabilitasi maupun merenovasi bangunan gedung, pemeliharaan dan penyempurnaan lanskap dan prasarana lingkungan, hingga perbaikan sarana utilitas.
Lebih lanjut sekjen PUPR menjelaskan kegiatan lainnya atau yang kelima untuk menyerap anggaran dilakukan untuk pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum dengan realisasi Rp21,9 miliar.
Di samping itu, kegiatan ke enam juga dilakukan kegiatan pengelolaan barang milik negara dengan realisasi Rp37,5 miliar. Ketujuh dilakukan penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi publik dengan realisasi anggaran Rp42,9 milia.
Kedelapan yaitu pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dengan realisasi Rp36 miliar. Kesembilan adalah pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian PUPR dengan realisasi Rp140,2 miliar, dan kesepuluh yaitu penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah sebesar Rp36,7 miliar.
(nng)
Explore More