Anak Buah Sri Mulyani: MyPertamina agar Subsidi BBM Tepat Sasaran
Rabu, 29 Juni 2022 - 16:55 WIB
loading...
Penggunaan MyPertamina agar subsidi BBM tepat sasaran. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa terkait alokasi subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak ( BBM ), telah diasumsikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di USD100 per barel. Dengan asumsi tersebut, kebutuhan atau konsumsi selama tahun 2022 untuk BBM, pemerintah sudah mengalokasikan tambahan subsidi Rp74,9 triliun dan kompensasi Rp324,5 triliun.
Baca juga: Pertamina Terapkan MyPertamina untuk Pembelian Pertalite dan Solar, KPPU Bakal Lakukan Ini
"Yang akan dibayarkan tahun ini sejumlah Rp275 triliun. Itu terkait dengan alokasinya, tentu ini sangat dinamis dan fleksibel melihat perkembangan harga di global," ungkap Yustinus dalam Webinar SUKSE2S bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies di Jakarta, Rabu (29/6/2022).
Dia pun memberikan responsnya terkait penggunaan aplikasi MyPertamina dalam rangka penyaluran subsidi BBM.
"Yang dilakukan Pertamina melalui MyPertamina itu agar tidak mengganggu perlindungan untuk kelompok menengah bawah, tetapi membantu agar subsidi tepat sasaran. Makanya app itu lebih ke upaya mendorong ke arah sana. Jadi tidak mengurangi hak orang yang membutuhkan, tetapi mengarahkan pada perubahan perilaku yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian subsidi," jelas Yustinus.
Dia mengatakan, andaikata ternyata harga ICP rata-rata di atas USD100 per barel, maka pihaknya akan melakukan penyesuaian. Dan jika di bawah USD100 per barel, maka dapat melakukan efisiensi.
"Prinsipnya, pemerintah ingin terus mendukung dalam jangka pendek. Berbagai skenario juga sudah dibahas antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, dan PLN terkait antisipasi lonjakan harga dan yang lain. Tapi ini baru bisa kita diskusikan setelah ada keputusan dari para pimpinan," tambah Yustinus.
Dia menyampaikan terkait kemungkinan penyesuaian harga, kebijakan ini akan kembali ke Pertamina dan Kementerian ESDM, tetapi Kemenkeu menyiapkan bantalan kebijakannya dan terus berkoordinasi.
Baca juga: Pertama dalam Sejarah, Kapolri Naikkan Pangkat PNS Polri Setingkat Brigjen
"Apabila ada lonjakan harga, maka pihaknya akan mulai menyusun simulasi lagi sejauh mana APBN masih bisa menopang, dan kalau perlu burden sharing, sampai sejauh mana dan level mana bisa diberikan," pungkas Yustinus.
Baca juga: Pertamina Terapkan MyPertamina untuk Pembelian Pertalite dan Solar, KPPU Bakal Lakukan Ini
"Yang akan dibayarkan tahun ini sejumlah Rp275 triliun. Itu terkait dengan alokasinya, tentu ini sangat dinamis dan fleksibel melihat perkembangan harga di global," ungkap Yustinus dalam Webinar SUKSE2S bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies di Jakarta, Rabu (29/6/2022).
Dia pun memberikan responsnya terkait penggunaan aplikasi MyPertamina dalam rangka penyaluran subsidi BBM.
"Yang dilakukan Pertamina melalui MyPertamina itu agar tidak mengganggu perlindungan untuk kelompok menengah bawah, tetapi membantu agar subsidi tepat sasaran. Makanya app itu lebih ke upaya mendorong ke arah sana. Jadi tidak mengurangi hak orang yang membutuhkan, tetapi mengarahkan pada perubahan perilaku yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian subsidi," jelas Yustinus.
Dia mengatakan, andaikata ternyata harga ICP rata-rata di atas USD100 per barel, maka pihaknya akan melakukan penyesuaian. Dan jika di bawah USD100 per barel, maka dapat melakukan efisiensi.
"Prinsipnya, pemerintah ingin terus mendukung dalam jangka pendek. Berbagai skenario juga sudah dibahas antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, dan PLN terkait antisipasi lonjakan harga dan yang lain. Tapi ini baru bisa kita diskusikan setelah ada keputusan dari para pimpinan," tambah Yustinus.
Dia menyampaikan terkait kemungkinan penyesuaian harga, kebijakan ini akan kembali ke Pertamina dan Kementerian ESDM, tetapi Kemenkeu menyiapkan bantalan kebijakannya dan terus berkoordinasi.
Baca juga: Pertama dalam Sejarah, Kapolri Naikkan Pangkat PNS Polri Setingkat Brigjen
"Apabila ada lonjakan harga, maka pihaknya akan mulai menyusun simulasi lagi sejauh mana APBN masih bisa menopang, dan kalau perlu burden sharing, sampai sejauh mana dan level mana bisa diberikan," pungkas Yustinus.
(uka)
Lihat Juga :
