Kawal Program Subsidi Tepat Sasaran, HMI Sulselbar Diskusi dengan Pertamina

MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (HMI Badko Sulselbar) melakukan audiensi dengan Pertamina Patra Niaga, Selasa (5/7/2022). Audiensi itu dalam rangka menanggapi program subsidi tepat sasaran yang ramai diperbincangkan masyarakat.

HMI Sulselbar yang diketuai oleh A Ikram Rifqi bersama dengan jajaran pengurus terkait beserta HMI Cabang Makassar, Makassar Timur dan Gowa Raya datang datang langsung ke Kantor Patra Niaga Regional Sulawesi.

Diskusi pun berjalan dengan santai dan dinamis diterima oleh Pjs Executive GM Pertamina Patra Niaga Sulawesi M Rhum Mustafa beserta jajaran manajemen terkait.



Pjs Executive General Manager, M Rhum Mustafa mengatakan pihaknya menyambut baik upaya positif yang dilakukan HMI Sulselbar dan Pertamina pun merasa terbantu dengan diluruskannya beberapa info yang dinilai keliru yang beredar di masyarakat.

“Kami apresiasi karena HMI Sulselbar telah mengkaji secara mendalam program ini dan telah berperan mengangkat aspirasi dan akan mengkomunikasikan kebijakan ini kepada masyarakat dengan informasi yang benar,” ujar Rhum.

Pada audiensi tersebut, pihak HMI Sulsel menyampaikan terkait adanya kebijakan program pendataan pembeli BBM Subsidi khususnya Solar dan Pertalite, dengan rangkuman beberapan poin diskusi.

Pertama, Aplikasi MyPertamina bukan satu-satunya alat untuk mendaftar program subsidi, karena bisa dilakukan via web, maupun secara offline di booth yang tersedia di SPBU. Sehingga menjawab keraguan pendaftaran yang tidak ramah bagi orang yang awam terhadap gadget.

Kedua, kerahasiaan data menjadi jaminan Pertamina terhadap individu yang meregister kendaraannya dengan kebijakan yang dicantumkan pada akhir pendaftaran yang harus dibaca dan disetujui oleh konsumen. Data yang diinput bersifat umum.

Ketiga, HMI mengkhawatirkan adanya upaya pihak-pihak yang mencoba membuat tujuan program ini melenceng seperti adanya aplikasi palsu, dan penyebaran informasi tidak benar oleh pihak-pihak yang dirugikan dengan mekanisme ini.

Pada kesempatan tersebut, Pertamina menjelaskan bahwa program pendataan ini merupakan tahap awal dan masih berupa pendataan saja untuk kendaraan roda 4 atau lebih dan baru dijalankan sosialisasi di 13 Kota/Kabupaten. Untuk Pulau Sulawesi, baru dijalankan di Kota Manado.

Lebih lanjut, Rhum menjelaskan bahwa transaksi BBM Bersubsidi dilakukan seperti saat ini, dengan tunai maupun non tunai. Setelah pendaftaran masyarakat akan memperoleh QR Code sebagai alat validasi penerima subsidi saja.

“Untuk pembayaran tidak harus melalui aplikasi My Pertamina, pembayaran nantinya dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai juga seperti dengan kartu debit dan kredit, jadi bagi yang nantinya berhak mendapatkan BBM subdisi tidak perlu takut tidak punya smartphone yang mendukung aplikasi untuk membeli, mudah tinggal didownload bisa di print di kertas atau di tempel di mobil dan ditunjukkan ke operator,” terangnya.

Pada akhir diskusi, Rhum pun menyampaikan apresiasi atas diskusi yang terjalin pada audiensi tersebut. Banyak sekali rekomendasi dan masukan positif yang disampaikan oleh pihak HMI Sulsel.

“Kami sangat bersyukur dengan adanya audiensi seperti ini kita bisa saling memberikan masukan, harapannya ke depan terjalin kolaborasi untuk bisa mensosialisasikan program ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua HMI Badko Sulselbar, A Ikram Rifqi menyatakan pihaknya ke depan akan mendukung sosialisasi program ini.



“Nanti kita bersama akan melihat evaluasi terkait uji coba program ini. Sosialisasi program ini belum menyentuh banyak lapisan masyarakat. Apapun itu, baik program pemerintah maupun Pertamina akan kita dukung selama program itu berpihak pada bangsa dan negara,” ujar Ikram.

HMI Badko Sulselbar juga mengapresiasi langkah inisiatif yang dilakukan Pertamina melalui program subsidi tepat ini. Pihaknya justru memandang instansi Pemerintah perlu lebih agresif dan memberikan contoh untuk penerapan program ini.

“Subsidi kan program jaring sosial untuk masyarakat dari Pemerintah. Kami harapkan pihak terkait dari Pemerintahan justru lebih masif memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari tangan-tangan yang tidak berhak,” ujar Ikram.