Ramai-ramai Menolak Intervensi Asing dalam Kebijakan Tembakau Nasional
Rabu, 20 Juli 2022 - 13:26 WIB
loading...
Seluruh elemen pertembakauan cegah intervensi asing dalam pembuatan kebijakan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Seluruh elemen ekosistem pertembakauan , mulai dari hulu hingga hilir, didukung oleh kepala daerah dan perwakilan legislatif menyatukan komitmen, semangat dan sepakat menolak intervensi asing dalam pembuatan kebijakan, sekaligus menolak opsi rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) tinggi dan tidak terprediksi.
Baca juga: Semakin Modern, Kini Petani Jual Tembakau Menggunakan Barcode
"Inilah momentum kita menyatukan komitmen untuk memperjuangkan eksistensi dan keberlangsungan ekosistem pertembakauan yang menjadi tulang punggung bagi 24 juta orang dan menegaskan kedaulatan Indonesia,” ujar Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo dalam keterangan tertulis, Rabu (20/7/2022).
Pernyataan sikap seluruh ekosistem pertembakauan ini dituangkan dalam dokumen sah yang disaksikan oleh perwakilan kepala daerah dan perwakilan legislatif. Dokumen tersebut akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo sebagai permohonan dan wujud nyata aspirasi elemen ekosistem pertembakauan yang selama ini ditekan, minim ruang bertumbuh dan menjadi sasaran kampanye hitam kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab yang anti-tembakau.
Sementara, Ketua Umum APTI Soeseno berharap melalui tembusan surat resmi pernyataan sikap ini, Jokowi berkenan memberikan perlindungan dan berpihak pada perjuangan para petani tembakau yang sedang bertahan hidup. Menurutnya, sebagai elemen ekosistem pertembakauan di sisi paling hulu, petani yang selalu menjadi korban paling akhir dari berbagai kebijakan yang tidak adil dan berimbang.
"Petani yang paling terbatas aksesnya terhadap upaya perlawanan kampanye dan intervensi asing. Di sini kami secara tegas menolak peraturan dan kebijakan yang tidak adil terhadap ekosistem pertembakauan dan kenaikan CHT tinggi yang tidak terprediksi,” katanya.
Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) juga secara tegas menyampaikan bahwa para pekerja tidak kenal lelah memperjuangkan sektor yang menjadi tumpuan mata pencaharian bagia 6 juta tenaga kerja ini.
“Situasi ini mengkhawatirkan bagi para seluruh pekerja sektor pertembakauan. Mata pencaharian kami terancam, dapur kami terancam tidak bisa mengepul. PHK terus membayangi, apalagi dengan rencana revisi peraturan pengendalian yang tidak ada ujung pangkalnya disertai kenaikan cukai tinggi yang terus saja datang," papar Sudarto, Ketua FSP RTMM SPSI.
Benny Wahyudi, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berharap pemerintah memasukkan industri hasil tembakau (IHT) ke sektor yang dibiayai program pemulihan ekonomi nasional.
“Alih-alih mendapat insentif, tarif cukai hasil tembakau kembali dinaikkan. Begitu juga untuk tahun depan, industri harap-harap cemas. Industri kian tercekik karena produksi terus menurun,” ujarnya.
Baca juga: Atoz Club Indonesia Sukses Gelar Jamnas ke-6 di Jember
Penandatangan pernyataan sikap ekosistem pertembakauan ini mendapat dukungan dari perwakilan wakil rakyat di Senayan di antaranya Yahya Zaini (anggota DPR RI Fraksi Golkar) dan Luluk Hamidah (anggota DPR RI Fraksi PKB). Keduanya berjanji konsisten mengawal peraturan dan perundangan bagi ekosistem pertembakauan yang lebih adil, berimbang dan bercita rasa Nusantara.
Baca juga: Semakin Modern, Kini Petani Jual Tembakau Menggunakan Barcode
"Inilah momentum kita menyatukan komitmen untuk memperjuangkan eksistensi dan keberlangsungan ekosistem pertembakauan yang menjadi tulang punggung bagi 24 juta orang dan menegaskan kedaulatan Indonesia,” ujar Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo dalam keterangan tertulis, Rabu (20/7/2022).
Pernyataan sikap seluruh ekosistem pertembakauan ini dituangkan dalam dokumen sah yang disaksikan oleh perwakilan kepala daerah dan perwakilan legislatif. Dokumen tersebut akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo sebagai permohonan dan wujud nyata aspirasi elemen ekosistem pertembakauan yang selama ini ditekan, minim ruang bertumbuh dan menjadi sasaran kampanye hitam kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab yang anti-tembakau.
Sementara, Ketua Umum APTI Soeseno berharap melalui tembusan surat resmi pernyataan sikap ini, Jokowi berkenan memberikan perlindungan dan berpihak pada perjuangan para petani tembakau yang sedang bertahan hidup. Menurutnya, sebagai elemen ekosistem pertembakauan di sisi paling hulu, petani yang selalu menjadi korban paling akhir dari berbagai kebijakan yang tidak adil dan berimbang.
"Petani yang paling terbatas aksesnya terhadap upaya perlawanan kampanye dan intervensi asing. Di sini kami secara tegas menolak peraturan dan kebijakan yang tidak adil terhadap ekosistem pertembakauan dan kenaikan CHT tinggi yang tidak terprediksi,” katanya.
Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) juga secara tegas menyampaikan bahwa para pekerja tidak kenal lelah memperjuangkan sektor yang menjadi tumpuan mata pencaharian bagia 6 juta tenaga kerja ini.
“Situasi ini mengkhawatirkan bagi para seluruh pekerja sektor pertembakauan. Mata pencaharian kami terancam, dapur kami terancam tidak bisa mengepul. PHK terus membayangi, apalagi dengan rencana revisi peraturan pengendalian yang tidak ada ujung pangkalnya disertai kenaikan cukai tinggi yang terus saja datang," papar Sudarto, Ketua FSP RTMM SPSI.
Benny Wahyudi, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) berharap pemerintah memasukkan industri hasil tembakau (IHT) ke sektor yang dibiayai program pemulihan ekonomi nasional.
“Alih-alih mendapat insentif, tarif cukai hasil tembakau kembali dinaikkan. Begitu juga untuk tahun depan, industri harap-harap cemas. Industri kian tercekik karena produksi terus menurun,” ujarnya.
Baca juga: Atoz Club Indonesia Sukses Gelar Jamnas ke-6 di Jember
Penandatangan pernyataan sikap ekosistem pertembakauan ini mendapat dukungan dari perwakilan wakil rakyat di Senayan di antaranya Yahya Zaini (anggota DPR RI Fraksi Golkar) dan Luluk Hamidah (anggota DPR RI Fraksi PKB). Keduanya berjanji konsisten mengawal peraturan dan perundangan bagi ekosistem pertembakauan yang lebih adil, berimbang dan bercita rasa Nusantara.
(uka)
Lihat Juga :
