Inflasi Pangan Tembus 10%, Pengeluaran Masyarakat Kalangan Bawah Bisa Terancam
Rabu, 10 Agustus 2022 - 12:15 WIB
loading...
Inflasi pangan yang kian meningkat hingga tembus 10,47% seiring gejolak ekonomi dan geopolitik global menjadi sorotan Gubernur BI, Peru Warjiyo. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyoroti, situasi inflasi pangan yang kian meningkat seiring dengan gejolak ekonomi dan geopolitik global. Inflasi Indonesia saat ini tercatat sebesar 4,89% dan porsi terbesarnya adalah inflasi pangan sebesar 10,47%.
"Angka (inflasi pangan)-nya sudah menyentuh 10,47%, harusnya tidak boleh lebih dari 5%, mentok 6%," ujar Perry dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara virtual, Rabu (10/8/2022).
Baca Juga: Miliarder Ini Ramalkan Inflasi Tinggi Bertahan Lama dan Bitcoin Jadi Tak Berharga
Maka dari itu, GNPIP harus digalakkan. Ini adalah upaya bersama, bersatu mengendalikan inflasi pangan agar inflasi pangan dari 10,47% menjadi paling tinggi 6% atau bisa mencapai setidaknya 5%.
"Bagi masyarakat kalangan bawah , itu inflasi pangan bisa 40%, 50% atau bahkan 60% dari bobot pengeluaran mereka. Jadi penurunan inflasi pangan itu betul-betul dampak sosialnya sangat besar untuk mensejahterakan rakyat. Maka dari itu, mari kita sekali lagi, galakkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan," tegas Perry.
Dia mengatakan, jika melihat rakyat sengsara, jangan dibiarkan, ini seperti pepatah tetua bahasa Jawa, "yen abot ojo disonggoh dhewe", jangan biarkan masyarakat menanggung beban beratnya sendiri.
"Maka dari itu, mari kita segera melakukan operasi pasar agar harga-harga cabai, bawang, telur, daging bisa turun. Minyak goreng sudah turun, semoga tidak naik lagi," ungkapnya.
"Ini supaya angka inflasi 10,47% turun di kisaran 5-6%. Di pusat sedang dikoordinasikan supaya gubernur, bupati, walikota bisa menggunakan anggaran daerahnya untuk melakukan operasi pasar, karena ada beberapa yang takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar karena takut bertubrukan dengan hukum," jelas Perry.
Baca Juga: Prahara Harga Pangan, Inflasi, dan Kemiskinan
Dalam kesempatan yang sama, dia juga berpesan kepada anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo yang telah menjembatani, dan supaya upaya Pemda menggunakan anggaran daerah untuk operasi pasar dalam upaya menurunkan inflasi pangan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Mari kita bersama bersatu dalam operasi pasar seperti layaknya Bung Tomo menggerakkan para pemuda menggunakan bambu runcing. Ini adalah untuk rakyat, dan kita sendiri diajarkan gotong royong, jadi mari daerah yang memiliki produksi lebih ya kerja sama antar daerah dengan daerah-daerah yang membutuhkan," ungkap Perry.
"Angka (inflasi pangan)-nya sudah menyentuh 10,47%, harusnya tidak boleh lebih dari 5%, mentok 6%," ujar Perry dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara virtual, Rabu (10/8/2022).
Baca Juga: Miliarder Ini Ramalkan Inflasi Tinggi Bertahan Lama dan Bitcoin Jadi Tak Berharga
Maka dari itu, GNPIP harus digalakkan. Ini adalah upaya bersama, bersatu mengendalikan inflasi pangan agar inflasi pangan dari 10,47% menjadi paling tinggi 6% atau bisa mencapai setidaknya 5%.
"Bagi masyarakat kalangan bawah , itu inflasi pangan bisa 40%, 50% atau bahkan 60% dari bobot pengeluaran mereka. Jadi penurunan inflasi pangan itu betul-betul dampak sosialnya sangat besar untuk mensejahterakan rakyat. Maka dari itu, mari kita sekali lagi, galakkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan," tegas Perry.
Dia mengatakan, jika melihat rakyat sengsara, jangan dibiarkan, ini seperti pepatah tetua bahasa Jawa, "yen abot ojo disonggoh dhewe", jangan biarkan masyarakat menanggung beban beratnya sendiri.
"Maka dari itu, mari kita segera melakukan operasi pasar agar harga-harga cabai, bawang, telur, daging bisa turun. Minyak goreng sudah turun, semoga tidak naik lagi," ungkapnya.
"Ini supaya angka inflasi 10,47% turun di kisaran 5-6%. Di pusat sedang dikoordinasikan supaya gubernur, bupati, walikota bisa menggunakan anggaran daerahnya untuk melakukan operasi pasar, karena ada beberapa yang takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar karena takut bertubrukan dengan hukum," jelas Perry.
Baca Juga: Prahara Harga Pangan, Inflasi, dan Kemiskinan
Dalam kesempatan yang sama, dia juga berpesan kepada anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo yang telah menjembatani, dan supaya upaya Pemda menggunakan anggaran daerah untuk operasi pasar dalam upaya menurunkan inflasi pangan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Mari kita bersama bersatu dalam operasi pasar seperti layaknya Bung Tomo menggerakkan para pemuda menggunakan bambu runcing. Ini adalah untuk rakyat, dan kita sendiri diajarkan gotong royong, jadi mari daerah yang memiliki produksi lebih ya kerja sama antar daerah dengan daerah-daerah yang membutuhkan," ungkap Perry.
(akr)
Lihat Juga :
