Ajak Pemda Tekan Inflasi Pangan ke 5%, Gubernur BI: Jangan Biarkan Rakyat Sengsara

JAKARTA - Inflasi pangan terus meroket seiring gejolak ekonomi dan geopolitik global. Kondisi inflasi pangan yang tinggi pun juga menjadi perhatian utama Bank Indonesia (BI).

Sebagai catatan, inflasi Indonesia saat ini tercatat sebesar 4,89% dan porsi terbesarnya adalah inflasi pangan sebesar 10,47%.

"Angka (inflasi pangan)-nya sudah menyentuh 10,47%, harusnya tidak boleh lebih dari 5%, mentok 6%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara virtual, Rabu (10/8/2022).

Maka dari itu, sambung dia, GNPIP harus digalakkan. Langkah ini menjadi upaya bersama, bersatu mengendalikan inflasi agar inflasi pangan bisa ditekan dari 10,47% menjadi paling tinggi 6% atau hingga setidaknya 5%.

"Bagi masyarakat kalangan bawah, itu inflasi pangan bisa 40%, 50%, atau bahkan 60% dari bobot pengeluaran mereka. Jadi penurunan inflasi pangan itu betul-betul dampak sosialnya sangat besar untuk menyejahterakan rakyat. Maka dari itu, mari kita sekali lagi, galakkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan," tandasnya.



Dia mengatakan, jika melihat rakyat sengsara, jangan dibiarkan. Menurut dia, ini seperti pepatah tetua bahasa Jawa, "Yen abot ojo disonggoh dhewek", yang artinya jangan biarkan masyarakat menanggung beban beratnya sendiri.

"Maka dari itu, mari kita segera melakukan operasi pasar agar harga-harga cabai, bawang, telur, daging bisa turun. Minyak goreng sudah turun, semoga tidak naik lagi. Ini supaya angka inflasi 10,47% turun di kisaran 5-6%,” ucapnya.



Perry pun menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar pemimpin di pemerintah daerah (Pemda), misalnya dalam menggelar operasi pasar.

“Di pusat sedang dikoordinasikan supaya gubernur, bupati, walikota bisa menggunakan anggaran daerahnya untuk melakukan operasi pasar, karena ada beberapa yang takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar karena takut bertubrukan dengan hukum," tukasnya.



Pada kesempatan yang sama, dia juga berpesan kepada anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo yang telah menjembatani, dan supaya upaya Pemda menggunakan anggaran daerah untuk operasi pasar sebagai langkah menurunkan inflasi pangan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Mari kita bersama bersatu dalam operasi pasar seperti layaknya Bung Tomo menggerakkan para pemuda menggunakan bambu runcing. Ini adalah untuk rakyat, dan kita sendiri diajarkan gotong royong. Jadi, mari daerah yang memiliki produksi lebih ya kerja sama antar daerah dengan daerah-daerah yang membutuhkan," tandasnya.