Hadapi Tantangan Global, Desain RAPBN 2023 Harus Realistis dan Mitigatif
Kamis, 18 Agustus 2022 - 16:16 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Said Abdullah, setidaknya ada dua isu besar dalam desain RAPBN 2023. Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan sumber daya manusia menuju SDM unggul, dan reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri. Kedua, respons kebijakan atas berbagai tantangan tahun depan.
Berdasar kedua isu strategis tersebut, Badan Anggaran DPR akan menjadikannya agenda untuk menjadi pokok pembahasan RAPBN 2023. Maka desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis, antara lain pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat.
Indonesia memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target pada tahun depan. Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu. Dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70% pendapatan negara, pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan.
"Integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan UU HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan obyek pajak, sekaligus kepatuhan wajib pajak," jelas Said Abdullah.
Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga yang terjangkau sehingga program pencadangan pangan nasional menjadi kebutuhan wajib. Dashboard pangan nasional harus termonitor secara langsung di Kantor Presiden secara realtime. Memastikan kecukupan konsumsi domestik sebelum membagi surplus bahan pangan untuk ekspor.
"Sebaliknya, kebijakan impor bahan pangan harus mencakup komitmen keberlanjutan pasokan, harga yang ekonomis, serta tata kelola impor bahan pangan yang transparan dan akuntabel," kata Said Abdullah.
Reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas bumi dunia harus dilakukan. Ada strategi yang bisa ditempuh untuk melakukan reformasi subsidi energi. Yakni mengubah subsidi yang semula berbasis komoditas menjadi berfokus pada kelompok penerima.
Berdasar kedua isu strategis tersebut, Badan Anggaran DPR akan menjadikannya agenda untuk menjadi pokok pembahasan RAPBN 2023. Maka desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis, antara lain pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat.
Indonesia memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target pada tahun depan. Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu. Dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70% pendapatan negara, pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan.
"Integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan UU HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan obyek pajak, sekaligus kepatuhan wajib pajak," jelas Said Abdullah.
Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga yang terjangkau sehingga program pencadangan pangan nasional menjadi kebutuhan wajib. Dashboard pangan nasional harus termonitor secara langsung di Kantor Presiden secara realtime. Memastikan kecukupan konsumsi domestik sebelum membagi surplus bahan pangan untuk ekspor.
"Sebaliknya, kebijakan impor bahan pangan harus mencakup komitmen keberlanjutan pasokan, harga yang ekonomis, serta tata kelola impor bahan pangan yang transparan dan akuntabel," kata Said Abdullah.
Reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas bumi dunia harus dilakukan. Ada strategi yang bisa ditempuh untuk melakukan reformasi subsidi energi. Yakni mengubah subsidi yang semula berbasis komoditas menjadi berfokus pada kelompok penerima.
Lihat Juga :
