Ada Provinsi Baru, Dana Transfer ke Daerah Tahun Depan Naik Capai Rp811 Triliun
Jum'at, 19 Agustus 2022 - 17:42 WIB
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto/MPI/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun depan mencapai Rp811,7 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun 2022 yang sebesar Rp799,1 triliun.
“Ini pertama kali semenjak terjadinya pandemi (Covid-19), TKD akan menembus angka Rp800 triliun lagi yaitu Rp811,7 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip Jumat (19/8/2022).
Menurut dia, TKD Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Dalam hal ini termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan karena menjadi layanan yang didesentralisasikan.
Baca juga: Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp23,6 Triliun di 2023, Bappenas Dorong Partisipasi Swasta
Sri menjelaskan, pengalokasian TKD ini dipengaruhi oleh adanya beberapa provinsi baru di Papua dan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) karena kenaikan harga komoditas.
“Kita punya beberapa provinsi baru di Papua dan juga kita berharap untuk DBH kita harus membayarkan karena harga komoditas yang tinggi tahun depan harus kita bayarkan ke daerah,” jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Baca juga: Profil Goliat Tabuni Pemimpin KKB Papua, Orang yang Paling Dicari TNI-Polri
“Ini pertama kali semenjak terjadinya pandemi (Covid-19), TKD akan menembus angka Rp800 triliun lagi yaitu Rp811,7 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip Jumat (19/8/2022).
Menurut dia, TKD Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Dalam hal ini termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan karena menjadi layanan yang didesentralisasikan.
Baca juga: Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp23,6 Triliun di 2023, Bappenas Dorong Partisipasi Swasta
Sri menjelaskan, pengalokasian TKD ini dipengaruhi oleh adanya beberapa provinsi baru di Papua dan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) karena kenaikan harga komoditas.
“Kita punya beberapa provinsi baru di Papua dan juga kita berharap untuk DBH kita harus membayarkan karena harga komoditas yang tinggi tahun depan harus kita bayarkan ke daerah,” jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Baca juga: Profil Goliat Tabuni Pemimpin KKB Papua, Orang yang Paling Dicari TNI-Polri
Lihat Juga :
