Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp23,6 Triliun di 2023, Bappenas Dorong Partisipasi Swasta
Selasa, 16 Agustus 2022 - 20:49 WIB
loading...
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto/MPI/Advenia Elisabeth
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menjadi prioritas nasional. Hingga tahun 2023, alokasi anggaran pembangunan IKN dimasukkan ke dalam pagu Kementerian/Lembaga (K/L).
"Mengenai IKN, sebagaimana disebutkan di Undang-undang, memang sampai dengan tahun 2023 alokasi IKN dimasukkan ke dalam pagu K/L. Antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, Polri, BKPM, dan ada beberapa yang lain dan seluruhnya kira-kira berkisar Rp23,6 triliun. Terbesar memang di Kementerian PUPR yakni sekitar Rp20,8 triliun," paparnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Baca juga: Kunci Sukses Bangun IKN Nusantara, Kepala Otorita: Jangan Main-main Tender dan 'Arisan'
Dia menyampaikan, alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang telah disusun, di mana 20% dari APBN dan sisanya partisipasi dari pihak swasta baik luar negeri maupun dalam negeri.
"Jadi, di luar Rp23,6 triliun ini kita harapkan di tahun depan ada partisipasi dari sektor Public Private Partnership (PPP). Sementara Rp20,8 triliun yang ada di Kementerian PUPR itu menyangkut prasarana dasar, istana dan kompleks perkantoran," urainya.
"Mengenai IKN, sebagaimana disebutkan di Undang-undang, memang sampai dengan tahun 2023 alokasi IKN dimasukkan ke dalam pagu K/L. Antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, Polri, BKPM, dan ada beberapa yang lain dan seluruhnya kira-kira berkisar Rp23,6 triliun. Terbesar memang di Kementerian PUPR yakni sekitar Rp20,8 triliun," paparnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Baca juga: Kunci Sukses Bangun IKN Nusantara, Kepala Otorita: Jangan Main-main Tender dan 'Arisan'
Dia menyampaikan, alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang telah disusun, di mana 20% dari APBN dan sisanya partisipasi dari pihak swasta baik luar negeri maupun dalam negeri.
"Jadi, di luar Rp23,6 triliun ini kita harapkan di tahun depan ada partisipasi dari sektor Public Private Partnership (PPP). Sementara Rp20,8 triliun yang ada di Kementerian PUPR itu menyangkut prasarana dasar, istana dan kompleks perkantoran," urainya.
Lihat Juga :
