Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp23,6 Triliun di 2023, Bappenas Dorong Partisipasi Swasta

JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menjadi prioritas nasional. Hingga tahun 2023, alokasi anggaran pembangunan IKN dimasukkan ke dalam pagu Kementerian/Lembaga (K/L).

"Mengenai IKN, sebagaimana disebutkan di Undang-undang, memang sampai dengan tahun 2023 alokasi IKN dimasukkan ke dalam pagu K/L. Antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, Polri, BKPM, dan ada beberapa yang lain dan seluruhnya kira-kira berkisar Rp23,6 triliun. Terbesar memang di Kementerian PUPR yakni sekitar Rp20,8 triliun," paparnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).



Dia menyampaikan, alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi yang telah disusun, di mana 20% dari APBN dan sisanya partisipasi dari pihak swasta baik luar negeri maupun dalam negeri.

"Jadi, di luar Rp23,6 triliun ini kita harapkan di tahun depan ada partisipasi dari sektor Public Private Partnership (PPP). Sementara Rp20,8 triliun yang ada di Kementerian PUPR itu menyangkut prasarana dasar, istana dan kompleks perkantoran," urainya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, fokus untuk pembangunan IKN adalah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), baik pembangunan perkantoran presiden, wapres, jalan nasional, maupun jalan tol dari Balikpapan ke IKN.

Bahkan, ungkapnya, saat ini pembangunan untuk semua itu sudah ditender. Diperkirakan akhir Agustus kontraknya sudah bisa ditandatangani agar dapat segera dikerjakan.

"Sekarang sudah tender semua, mungkin sekarang masih di masa sanggah jadi Insha Allah akhir bulan ini (Agustus) sudah bisa ditandatangani kontraknya kemudian akan segera dilaksanakan," tuturnya.



Dia menggambarkan, jika kontrak sudah ditandatangi, akan dibangun jalan tol yang dapat mempersingkat waktu dari Balikpapan menuju IKN. Diperkirakan, waktu tempuh hanya berkisar 30-40 menit.

"Jadi jalan tol dari Balikpapan kilometer 11, jalon tol Balikpapan-Samarinda kita potong langsung ke IKN. Kita targetkan Balikpapan ke IKN nanti bisa ditempuh sekitar 30-40 menit dengan jalan tol itu," jelas dia.



"Jadi itu semua sudah kita tenderkan dengan total anggaran tahun ini sekitar Rp5,4 triliun, kemudian tahun depan Rp20,8 triliun. (Dana itu untuk kegiatan sama semua ya di KIPP) termasuk untuk air minum, sanitasi, drainase. Mudah-mudahan kita programkan tahun 2024 bisa selasai untuk KIPP tahap 1 itu," pungkasnya.