Pemerintah Perlu Evaluasi Ketersediaan Pangan dan Malnutrisi
Minggu, 21 Agustus 2022 - 12:00 WIB
loading...
Ketersediaan bahan pangan harus terus dijaga. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap ketersediaan pangan dan malnutrisi di Indonesia. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi kedua kondisi itu.
Baca juga: Ciptakan Pasokan Pangan Lintas Negara, Kementan Usulkan Pertanian Berkelanjutan
“Ketersediaan pangan dan malnutrisi dipengaruhi oleh berbagai faktor, dua di antaranya adalah kebijakan perdagangan dan pertanian yang selama ini sudah dijalankan,” kata Aditya Alta, Head of Agriculture Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), dalam keterangannya, Minggu (21/8/2022).
Aditya menjelaskan, pandemi menimbulkan disrupsi rantai pasok yang berdampak pada ketersediaan dan harga pangan. Disrupsi ini pada akhirnya memaksa pemerintah untuk melonggarkan restriksi pada regulasi perdagangan pangan. Misalnya, Permendag No. 27 Tahun 2020 menghapus sementara ketentuan persetujuan impor bawang putih dan bawang bombay.
"Setelah kebijakan ini dikeluarkan, harga bawang putih turun signifikan sejak April 2020, setelah sebelumnya mengalami kenaikan pada Februari 2020," terangnya.
Tidak hanya itu, sambung Aditya, pelonggaran lainnya dilakukan lewat Permendag No. 14 Tahun 2020 dan Permentan No. 13 Tahun 2020 terkait persyaratan ICUMSA untuk impor gula. Penyesuaian regulasi ini menghapus kewajiban SNI untuk gula mentah dan GKP selama pandemi Covid-19, walaupun impor GKP tetap hanya bisa dilakukan BUMN.
“Kebijakan pangan yang cenderung restriktif berdampak pada ketersediaan dan pada akhirnya, juga berdampak pada harga. Fluktuasi harga pangan sangat berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat,” ucap Aditya.
Sementara itu, upaya untuk meningkatkan produksi pangan domestik sangat penting dilakukan pasca-pandemi. Namun pelaksanaannya harus menghindari ekspansi lahan secara masif dan kebijakan yang top-down, dan sebaliknya mendukung inisiatif dan komoditas yang dibudidayakan masyarakat lokal.
Menurut Aditya, penggunaan cara-cara yang lebih aman dan berkelanjutan, seperti intensifikasi dan membuka akses yang luas kepada petani terhadap berbagai input pertanian berkualitas, perlu dilanjutkan.
Upaya itu penting mengingat krisis iklim--yang dapat ditahan lajunya lewat cara-cara bertani yang ramah lingkungan dan menekan alih fungsi lahan hutan untuk pertanian--sudah menjadi salah satu ancaman dalam kelangsungan sektor pertanian.
“Resiliensi sektor pertanian, keberlangsungan lingkungan, dan ketahanan pangan adalah tujuan yang saling terkait. Sistem pertanian dituntut untuk memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat dengan meminimalkan dampak lingkungan dan harus lebih tahan terhadap krisis iklim,” ungkapnya.
Baca juga: Arsenal Ukir Prestasi Terbaik dalam 18 Tahun, Mikel Arteta: Ini Baru 3 Laga
Aditya juga menekankan perlunya peningkatan investasi pada pangan berkelanjutan karena masih rendahnya perhatian akan investasi di bidang pertanian. Menurut studi CIPS, investasi di bidang pertanian hanya berkisar 3-7% dari total investasi asing yang masuk selama tahun 2015-2019.
Baca juga: Ciptakan Pasokan Pangan Lintas Negara, Kementan Usulkan Pertanian Berkelanjutan
“Ketersediaan pangan dan malnutrisi dipengaruhi oleh berbagai faktor, dua di antaranya adalah kebijakan perdagangan dan pertanian yang selama ini sudah dijalankan,” kata Aditya Alta, Head of Agriculture Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), dalam keterangannya, Minggu (21/8/2022).
Aditya menjelaskan, pandemi menimbulkan disrupsi rantai pasok yang berdampak pada ketersediaan dan harga pangan. Disrupsi ini pada akhirnya memaksa pemerintah untuk melonggarkan restriksi pada regulasi perdagangan pangan. Misalnya, Permendag No. 27 Tahun 2020 menghapus sementara ketentuan persetujuan impor bawang putih dan bawang bombay.
"Setelah kebijakan ini dikeluarkan, harga bawang putih turun signifikan sejak April 2020, setelah sebelumnya mengalami kenaikan pada Februari 2020," terangnya.
Tidak hanya itu, sambung Aditya, pelonggaran lainnya dilakukan lewat Permendag No. 14 Tahun 2020 dan Permentan No. 13 Tahun 2020 terkait persyaratan ICUMSA untuk impor gula. Penyesuaian regulasi ini menghapus kewajiban SNI untuk gula mentah dan GKP selama pandemi Covid-19, walaupun impor GKP tetap hanya bisa dilakukan BUMN.
“Kebijakan pangan yang cenderung restriktif berdampak pada ketersediaan dan pada akhirnya, juga berdampak pada harga. Fluktuasi harga pangan sangat berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat,” ucap Aditya.
Sementara itu, upaya untuk meningkatkan produksi pangan domestik sangat penting dilakukan pasca-pandemi. Namun pelaksanaannya harus menghindari ekspansi lahan secara masif dan kebijakan yang top-down, dan sebaliknya mendukung inisiatif dan komoditas yang dibudidayakan masyarakat lokal.
Menurut Aditya, penggunaan cara-cara yang lebih aman dan berkelanjutan, seperti intensifikasi dan membuka akses yang luas kepada petani terhadap berbagai input pertanian berkualitas, perlu dilanjutkan.
Upaya itu penting mengingat krisis iklim--yang dapat ditahan lajunya lewat cara-cara bertani yang ramah lingkungan dan menekan alih fungsi lahan hutan untuk pertanian--sudah menjadi salah satu ancaman dalam kelangsungan sektor pertanian.
“Resiliensi sektor pertanian, keberlangsungan lingkungan, dan ketahanan pangan adalah tujuan yang saling terkait. Sistem pertanian dituntut untuk memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat dengan meminimalkan dampak lingkungan dan harus lebih tahan terhadap krisis iklim,” ungkapnya.
Baca juga: Arsenal Ukir Prestasi Terbaik dalam 18 Tahun, Mikel Arteta: Ini Baru 3 Laga
Aditya juga menekankan perlunya peningkatan investasi pada pangan berkelanjutan karena masih rendahnya perhatian akan investasi di bidang pertanian. Menurut studi CIPS, investasi di bidang pertanian hanya berkisar 3-7% dari total investasi asing yang masuk selama tahun 2015-2019.
(uka)
Lihat Juga :
