Realisasi Belanja Negara di Sulsel Hingga Juli 2022 Tembus Rp26 Triliun
Rabu, 24 Agustus 2022 - 09:08 WIB
loading...
Realisasi Belanja Negara di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sampai dengan bulan Juli 2022 sudah mencapai 52,57 persen. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Agregat realisasi Belanja Negara di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sampai dengan bulan Juli 2022 sudah mencapai 52,57 persen atau sebesar Rp26 Triliun dari pagu Rp49,04 Triliun.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel, Wahyu Harmono dalam paparan Kinerjan APBN Sulsel yang berlangsung secara virtual, Selasa (23/8/2022).
Wahyu menguraikan, jika dilihat lebih dalam, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp9,66 Triliun dari pagu Rp19,89 Triliun.
Baca Juga: Hadapi Tantangan Global, Desain RAPBN 2023 Harus Realistis dan Mitigatif
"Utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Satker Kementerian dan Lembaga (K/L), program kegiatan Satker K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan sosial," sebutnya.
Lanjut Wahyu, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 2022, Gaji ke-13 telah dibayarkan dengan pertimbangan berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. "Diantaranya melalui pembelanjaan aparatur negara sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Adapaun realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial sampai dengan Juli 2022 sebesar Rp29,37 Miliar. Utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama.
Dari sisi APBD, Realisasi Belanja APBD Sulsel sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp8,61 Triliun didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp5,03 Triliun disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,66 Triliun.
"Hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional," kata Wahyu.
Sedangkan komposisi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) didominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 75 persen yang digunakan untuk horizontal mismatch (pemerataan wilayah), dan Penyaluran DAK Fisik baru mencapai Rp119,24 Miliar.
Adapun penyaluran anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada Cluster Kesehatan, klaim Covid-19 disalurkan sebesar Rp529,7 Miliar kepada 68 rumah sakit yang ada di Sulsel dengan jumlah pasien Covid-19 yang ditangani sebanyak 7.868 pasien.
"Sebesar Rp49,33 Miliar untuk insentif Nakes diberikan kepada 8.898 Nakes pada 73 Faskes. Realisasi belanja penanganan Covid-19 yang dialokasikan dalam DIPA Satker K/L di Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai Rp46,52 Miliar atau 33,49% dari pagu Rp138,88 Miliar," urai Wahyu.
Baca Juga: Wow, Belanja Negara Capai Rp3.041,7 Triliun di 2023, Ini Rinciannya!
Untuk Cluster Perlindungan Sosial, PKH disalurkan kepada 722.399 KPM (akumulasi) sebanyak Rp577,88 Miliar, Sembako disalurkan sebanyak Rp620,14 Miliar kepada 1.847.707 KPM (akumulasi. Untuk BLT Minyak Goreng disalurkan kepada 1.871.319 KPM (akumulasi) sebesar Ro187,13 Miliar.
Adapun realisasi program prioritas sebesar Rp455 Miliar atau 52,99 persen dari pagu Rp860 Miliar dan menyerap 17.320 orang tenaga kerja.
Program ini dilaksanakan untuk pemanfaatan Kegiatan Pamsimas, Sanimas (TPS3R, PISEW, KOTAKU), revitalisasi drainase, pemeliharaan jalan/jembatan, operasi/pemeliharaan irigasi/rawa, food estate, operasi/pemeliharaan air tanah/air baku, dan Rumah Swadaya.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel, Wahyu Harmono dalam paparan Kinerjan APBN Sulsel yang berlangsung secara virtual, Selasa (23/8/2022).
Wahyu menguraikan, jika dilihat lebih dalam, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp9,66 Triliun dari pagu Rp19,89 Triliun.
Baca Juga: Hadapi Tantangan Global, Desain RAPBN 2023 Harus Realistis dan Mitigatif
"Utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional Satker Kementerian dan Lembaga (K/L), program kegiatan Satker K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan sosial," sebutnya.
Lanjut Wahyu, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 2022, Gaji ke-13 telah dibayarkan dengan pertimbangan berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. "Diantaranya melalui pembelanjaan aparatur negara sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Adapaun realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial sampai dengan Juli 2022 sebesar Rp29,37 Miliar. Utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama.
Dari sisi APBD, Realisasi Belanja APBD Sulsel sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp8,61 Triliun didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp5,03 Triliun disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,66 Triliun.
"Hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional," kata Wahyu.
Sedangkan komposisi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) didominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 75 persen yang digunakan untuk horizontal mismatch (pemerataan wilayah), dan Penyaluran DAK Fisik baru mencapai Rp119,24 Miliar.
Adapun penyaluran anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada Cluster Kesehatan, klaim Covid-19 disalurkan sebesar Rp529,7 Miliar kepada 68 rumah sakit yang ada di Sulsel dengan jumlah pasien Covid-19 yang ditangani sebanyak 7.868 pasien.
"Sebesar Rp49,33 Miliar untuk insentif Nakes diberikan kepada 8.898 Nakes pada 73 Faskes. Realisasi belanja penanganan Covid-19 yang dialokasikan dalam DIPA Satker K/L di Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai Rp46,52 Miliar atau 33,49% dari pagu Rp138,88 Miliar," urai Wahyu.
Baca Juga: Wow, Belanja Negara Capai Rp3.041,7 Triliun di 2023, Ini Rinciannya!
Untuk Cluster Perlindungan Sosial, PKH disalurkan kepada 722.399 KPM (akumulasi) sebanyak Rp577,88 Miliar, Sembako disalurkan sebanyak Rp620,14 Miliar kepada 1.847.707 KPM (akumulasi. Untuk BLT Minyak Goreng disalurkan kepada 1.871.319 KPM (akumulasi) sebesar Ro187,13 Miliar.
Adapun realisasi program prioritas sebesar Rp455 Miliar atau 52,99 persen dari pagu Rp860 Miliar dan menyerap 17.320 orang tenaga kerja.
Program ini dilaksanakan untuk pemanfaatan Kegiatan Pamsimas, Sanimas (TPS3R, PISEW, KOTAKU), revitalisasi drainase, pemeliharaan jalan/jembatan, operasi/pemeliharaan irigasi/rawa, food estate, operasi/pemeliharaan air tanah/air baku, dan Rumah Swadaya.
(agn)
Lihat Juga :
