Menko Airlangga: Potensi Industri Sawit Harus Diiringi Sustainability dan Kesejahteraan Rakyat
Rabu, 24 Agustus 2022 - 22:07 WIB
loading...
Menko, Airlangga Hartarto mengatakan, potensi ekspor yang tinggi ini perlu untuk terus kita dorong sejalan dengan masih adanya peningkatan harga komoditas kelapa sawit yang masih tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Peran sektor pertanian sebagai salah satu kontributor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari dukungan subsektor perkebunan terutama dari komoditas kelapa sawit . Industri kelapa sawit terbukti mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang tinggi, membangun kemajuan pedesaan, hingga mengurangi tingkat kemiskinan dengan cukup signifikan.
Baca Juga: Airlangga Hartarto: Industri Kelapa Sawit Bantu Empaskan Kemiskinan
Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia yang menyumbang 54% market share dunia, sehingga ekspor produk industri kelapa sawit Indonesia mampu menjangkau lebih dari 125 negara untuk keperluan pangan, energi dan aneka industri hilir lainnya.
"Potensi ekspor yang tinggi ini perlu untuk terus kita dorong sejalan dengan masih adanya peningkatan harga komoditas kelapa sawit yang masih tinggi untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara Borneo Forum ke-5 Tahun 2022 dengan tema “Menuju Industri Sawit Borneo Lebih Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Rabu (24/8/2022).
Guna menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, Pemerintah terus mengembangkan industri hilir kelapa sawit agar tidak hanya terkonsentrasi pada bahan baku, namun juga hingga ke hilir bahkan sampai produk akhir.
Selain itu, Pemerintah juga telah menerapkan berbagai kerangka kebijakan komprehensif dan mendorong kerja sama multipihak agar sektor kelapa sawit mampu berkembang dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya bagi lingkungan. Penetapan kerangka kebijakan tersebut mulai dari Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024, hingga Program Strategis Nasional tentang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit yang besar juga perlu untuk terus diiringi dengan sustainability atau keberlanjutannya bagi lingkungan dan masyarakat luas agar sejalan dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan,” ungkap Menko Airlangga.
Baca Juga: Kelapa Sawit Primadona Indonesia, Airlangga: Sejak Abad 18
Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga menyampaikan pesan kepada Pemerintah Daerah agar terus mengawal keberlanjutan investasi industri kelapa sawit sekaligus memberikan kepastian hukum berusaha, mendorong pelaksanaan program PSR, menjaga kemitraan antara perkebunan sawit rakyat dengan perkebunan besar, memfasilitasi penyelesaian masalah yang terkait dengan industri kelapa sawit, serta mempromosikan industri sawit di daerahnya agar semakin berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Timur, Gunernur Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Umum GAPKI, Ketua Cabang GAPKI seluruh Indonesia, serta Ketua Asosiasi Petani Perkebunan.
Baca Juga: Airlangga Hartarto: Industri Kelapa Sawit Bantu Empaskan Kemiskinan
Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia yang menyumbang 54% market share dunia, sehingga ekspor produk industri kelapa sawit Indonesia mampu menjangkau lebih dari 125 negara untuk keperluan pangan, energi dan aneka industri hilir lainnya.
"Potensi ekspor yang tinggi ini perlu untuk terus kita dorong sejalan dengan masih adanya peningkatan harga komoditas kelapa sawit yang masih tinggi untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara Borneo Forum ke-5 Tahun 2022 dengan tema “Menuju Industri Sawit Borneo Lebih Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Rabu (24/8/2022).
Guna menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, Pemerintah terus mengembangkan industri hilir kelapa sawit agar tidak hanya terkonsentrasi pada bahan baku, namun juga hingga ke hilir bahkan sampai produk akhir.
Selain itu, Pemerintah juga telah menerapkan berbagai kerangka kebijakan komprehensif dan mendorong kerja sama multipihak agar sektor kelapa sawit mampu berkembang dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya bagi lingkungan. Penetapan kerangka kebijakan tersebut mulai dari Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024, hingga Program Strategis Nasional tentang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit yang besar juga perlu untuk terus diiringi dengan sustainability atau keberlanjutannya bagi lingkungan dan masyarakat luas agar sejalan dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan,” ungkap Menko Airlangga.
Baca Juga: Kelapa Sawit Primadona Indonesia, Airlangga: Sejak Abad 18
Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga menyampaikan pesan kepada Pemerintah Daerah agar terus mengawal keberlanjutan investasi industri kelapa sawit sekaligus memberikan kepastian hukum berusaha, mendorong pelaksanaan program PSR, menjaga kemitraan antara perkebunan sawit rakyat dengan perkebunan besar, memfasilitasi penyelesaian masalah yang terkait dengan industri kelapa sawit, serta mempromosikan industri sawit di daerahnya agar semakin berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Timur, Gunernur Kalimantan Utara, Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Umum GAPKI, Ketua Cabang GAPKI seluruh Indonesia, serta Ketua Asosiasi Petani Perkebunan.
(akr)
Lihat Juga :
