Gernas BBI Dukung Capaian Target 30 Juta UMKM Onboarding di 2023
Jum'at, 26 Agustus 2022 - 18:21 WIB
loading...
A
A
A
Di bagian lain, sambung Herlina, Presiden telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk belanja produk dalam negeri terutama produk UMKM, minimal 40%. Hal ini sejalan dengan Gernas BBI yang diharapkan memperkuat UMKM nasional.
Namun, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPKP realisasi pemanfaatan produk dalam negeri di provinsi/kabupaten/kota se-Maluku Utara masih rendah. Realisasi belanja tertinggi baru sebesar 14,85% di Kota Tidore Kepulauan.
"Untuk itu, gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Maluku Utara agar mempercepat realisasi belanja PDN. Aktivasi e-katalog lokal memastikan belanja PDN melalui e-katalog dan tim P3DN/BBI Maluku Utara untuk percepatan realisasi belanja," tandasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara Syamsudin Banyo mengatakan, pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dari koperasi dan UMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah.
Seiring dengan itu, kata dia, telah dilakukan peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1 juta produk dalam katalog elektronik. Kemudian, mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog sektoral/katalog lokal.
Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara Eko Adi Irianto mengatakan, kontributor ekonomi Maluku Utara adalah tambang dan industri. Sementara, sektor lain terutama pertanian masih jauh. Karena tambang dan industri turunannya adalah sektor yang tidak berkelanjutan, kata dia, maka UMKM perlu dikembangkan.
Namun, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPKP realisasi pemanfaatan produk dalam negeri di provinsi/kabupaten/kota se-Maluku Utara masih rendah. Realisasi belanja tertinggi baru sebesar 14,85% di Kota Tidore Kepulauan.
"Untuk itu, gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Maluku Utara agar mempercepat realisasi belanja PDN. Aktivasi e-katalog lokal memastikan belanja PDN melalui e-katalog dan tim P3DN/BBI Maluku Utara untuk percepatan realisasi belanja," tandasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara Syamsudin Banyo mengatakan, pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dari koperasi dan UMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah.
Seiring dengan itu, kata dia, telah dilakukan peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1 juta produk dalam katalog elektronik. Kemudian, mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog sektoral/katalog lokal.
Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara Eko Adi Irianto mengatakan, kontributor ekonomi Maluku Utara adalah tambang dan industri. Sementara, sektor lain terutama pertanian masih jauh. Karena tambang dan industri turunannya adalah sektor yang tidak berkelanjutan, kata dia, maka UMKM perlu dikembangkan.
Lihat Juga :
