Gernas BBI Dukung Capaian Target 30 Juta UMKM Onboarding di 2023

JAKARTA - Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) diyakini menjadi salah satu pendorong pencapaian target sebanyak 30 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masuk ke dalam platform digital (onboarding) pada 2023.

"Sebagian besar pelaku UMKM ada di desa. Gerakan ini menjadi trigger untuk meningkatkan kualitas produk dan kuantitasnya juga. Kita ditargetkan 2023 ada 30 juta UMKM di platform digital," kata Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Harlina Sulistyorini, dalam webinar "Kolaborasi untuk On-Boarding UMKM dan BUMDes-Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2022" di Jakarta, Jumat (26/8/2022).



Gernas BBI merupakan suatu gerakan nasional guna mendukung produksi dalam negeri yang digagas Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Gerakan ini disambut positif terlihat dari capaian hingga Mei 2022 dimana jumlah UMKM/IKM/artisan on-boarding telah mencapai 11,2 juta unit sejak GBBI diluncurkan.

Herlina mengatakan, tujuan utama Gernas BBI adalah pengembangan skema target onboarding. Sejak peluncuran 2020 hingga 2021, UMKM yang sudah onboarding mencapai 9,2 juta dari target 30 juta UMKM pada 2023. "Fokus Gernas BBI di setiap provinsi adalah penguatan dalam jumlah onboarding dan mendukung target 30 juta UMKM. Serta menyesuaikan konsep kampanye, memaksimalkan keterlibatan Digiku, insentif promosi untuk kampanye, peningkatan peran pemda, hingga peningkatan peran Top Brand," ujarnya.

Terkait dengan itu, Herlina mengatakan bahwa Gernas BBI juga digelar di Provinsi Maluku Utara. Tahun ini, kata dia, Kemendes PDT berperan sebagai pelaksana tugas. Di Provinsi Maluku Utara gerakan ini telah dimulai pada akhir Juli 2022. "Setelah kick off, dilakukan rangkaian kegiatan terkait pelatihan, baik online maupun offline yang dikordinir oleh Idea, mulai Juli sampai September. Pelatihan ini berkelanjutan yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaku UMKM," jelasnya.

Di bagian lain, sambung Herlina, Presiden telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk belanja produk dalam negeri terutama produk UMKM, minimal 40%. Hal ini sejalan dengan Gernas BBI yang diharapkan memperkuat UMKM nasional.

Namun, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPKP realisasi pemanfaatan produk dalam negeri di provinsi/kabupaten/kota se-Maluku Utara masih rendah. Realisasi belanja tertinggi baru sebesar 14,85% di Kota Tidore Kepulauan.

"Untuk itu, gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Maluku Utara agar mempercepat realisasi belanja PDN. Aktivasi e-katalog lokal memastikan belanja PDN melalui e-katalog dan tim P3DN/BBI Maluku Utara untuk percepatan realisasi belanja," tandasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara Syamsudin Banyo mengatakan, pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dari koperasi dan UMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah.