BPH Migas-Pemprov Aceh Sinergi Pengelolaan Migas

JAKARTA - Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa bersama Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam dan Anwar Idris melakukan Pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Teuku Mohamad Faisal, di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (30/6) lalu.

Pertemuan tersebut digelar dalam rangka koordinasi dan sinergi pengelolaan migas di Aceh, dari hulu hingga hilir. Berbagai isu strategis dibahas terkait dalam pertemuan tersebut.

Di antaranya adalah pembangunan pipa open acces dari Lhokseumawe hingga Banda Aceh; pembangan jargas di wilayah Provinsi Aceh dan sepanjang pipa Arun-Belawan; wilayah kerja dan potensi migas Aceh; pengembangan wilayah jaringan distribusi gas untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun serta Kawasan industri berbasis gas disekitar pipa Arun Belawan.

Selanjutnya, optimalisasi pemanfaatan wilayah eks-LNG Arun (NGL) seluas 1.200 ha, dimana saat ini yang dipakai untuk regasifikasi LNG PT Perta Arun Gas hanya sekitar 5 ha; kuota dan realisasi jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM solar subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) dan Program BBM 1 Harga; serta rencana penandatanganan MoU antara BPH Migas dengan BPMA terkait sinergi pengelolaaan migas di Aceh dari hulu hingga hilir.

"Tugas dan fungsi BPH Migas sesuai undang-undang itu adalah bagaimana mengatur dan mengawasi ketersediaan BBM di NKRI, termasuk di wilayah Aceh dan memanfaatkan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri. Jadi dua hal yang kita bicarakan, pertama masalah BBM yang kedua masalah gas," jelas Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dalam keterangan pers, Rabu (1/7/2020).

(Baca Juga: BPH Migas dan Komisi VII DPR Dorong Pemanfaatan Gas Bumi di Aceh)

Dari sisi gas, kata Ifan, sapaan akrab Fanshurullah Asa, meminta semua pihak agar dapat memanfaatkan gas semaksimal mungkin. Dalam kunjungannya kemarin ke PT Perta Arun Gas, Pipa Arun Belawan, dan PT Pupuk Iskandar Muda, ia melihat adanya potensi gas yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam negeri dan menggerakan ekonomi Aceh.

"Kita ingin gas yang ada, baik yang diangkut atau potensi dari PHE (Pertamina Hulu Energi) maupun dari regasifikasi LNG Arun, kita berharap kepada semua pihak di sini tolong kita gunakan gas ini semaksimal mungkin untuk kepentingan dalam negeri. Tentu ini dengan harga yang memenuhi tekno ekonomi sehingga bisa menggerakan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh sekaligus mewujudkan keadilan," ungkapnya.

Pipa open access Arun-Belawan sepanjang 340 km yang membentang dari Arun di Lhokseumawe hingga Belawan di Sumatera Utara yang telah dibangun oleh Pertamina Gas (Pertagas) bisa dimaksimalkan utilisasinya yang mana saat ini dari kapasitas 200 MMSCFD, gas yang mengalir hanya 125 MMSCFD. Dalam memaksimalkan utilisasi gas tersebut, Ifan menginginkan agar dibangun kawasan industri berbasis gas sepanjang pipa tersebut.

Lebih lanjut, Ifan menjelaskan, salah satu usulan kami untuk meningkatkan utilisasi pipa Arun Belawan agar dibangun kawasan industri berbasis gas. Apakah itu nanti di Lhokseumawe atau Lhoksukon untuk nantinya menggerakan ekonomi. Selain itu juga perlu dibangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di sepanjang pipa Arun Belawan yang melewati 8 Kabupaten.

"Yang lebih penting lagi masalah jargas. Kita ingin pipa yang dibangun Arun Belawang ini dibangun juga jargas. BPH Migas sudah mengidentifikasi ada potensi yang bisa menggunakan gas ini sebanyak 1,5 juta sambungan dengan demand kebutuhan gas sebesar 22, 2 MSCFD. Artinya, sebanyak 1,5 juta rumah di sepanjang pipa dapat menggunakan jargas. Jika telah selesai, nantinya pembangunan jargas ini akan bisa mengurangi LPG yang disubsidi oleh pemerintah hingga Rp 50 triliun dan mengurangi impor LPG yang mencapai 70%," imbuhnya.

Ifan menjelaskan, untuk harga gas jargas sepenuhnya ditetapkan oleh BPH Migas dan selalu dibawah harga pasar gas LPG 3 Kg. Harga jargas sendiri terbagi menjadi RT-1 = PK-1 dan RT-2 = PK-2 dimana RT-1 = PK-1 dikhususkan untuk pelanggan kecil yang setara dengan yang menggunakan LPG 3 KG, sedangkan RT-2 = PK-2 untuk menengah ke atas yang menggunakan gas LPG 12 Kg.

Berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2019, harga gas pada jargas di Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk RT-1 = PK-1 adalah Rp4.250/m3 dan RT-2 = PK-2 sebesar Rp6.250/m3. Harga gas ini lebih murah dari pada harga pasar Gas LPG 3 Kg yg berkisar antara Rp5.013,- s.d Rp6.266,-/M3 dan harga pasar Gas LPG 12 Kg yang berkisar antara Rp9.085,- s.d Rp11.278,-.

Terkait Bahan Bakar Minyak (BBM), Ifan mengatakan nantinya di Aceh akan ada pembangunan BBM Satu Harga di 11 lokasi. Saat ini telah ada 3 lokasi yang telah dibangun yakni di Kec. Pulau Banyak, Kec. Terangun, dan Kec. Rikit Gaib.

"BBM 1 Harga untuk wilayah Aceh ada 11 lokasi, yang sudah dibangun ada 3 lokasi dan akan dibangun lagi 8 lokasi. BBM satu harga ini penting juga untuk mewujudkan keadilan," pungkasnya.

Ifan juga mengimbau untuk menjaga kuota BBM agar tidak over kuota. Pasalnya, di 2019 untuk solar dan premium ada beberapa kabupaten/kota yang kuotanya di atas yang telah ditetapkan BPH Migas. Ia juga berharap agar semua pembangunan energi di Aceh dapat berjalan lancar agar pembangunan dari hulu hingga hilir dapat terintegrasi.

Senada dengan Ifan, Ridwan Hisjam juga mendukung agar Aceh menjadi kawasan industri berbasis gas. Namun, perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap fasilitas agar lebih maksimal.

"Ini harus kita maksimalkan semuanya dan ini akan kita bahas di DPR bahwa Aceh harus menjadi kawasan industri yang berbasiskan gas. Sehingga gas ini kalau sudah masuk di Aceh maksimal semuanya, maka saya kira tidak ada alasan bahwa Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan industri lainnya tidak bergerak," pungkasnya.

Adapun cadangan energi nasional di Indonesia masih rendah, bahkan Nol. Yang ada adalah cadangan operasional milik Badan usaha. Terkait hal ini, Ridwan berharap agar dibangun tangki tangki penyimpanan di Indonesia yang selama ini cadangan operasional perusahaan disimpan di negara lain seperti Singapura.

"Kami komisi VII menginginkan harus dibangun di sini (Aceh). Cadangan energi nasional harus ada, saya minta (cadangan untuk) enam bulan. Jangan cadangan di taruh di negara tetangga dan untuk penetapan cadangan BBM Nasional menjadi tugas BPH Migas sesuai dengan Undang-Undang Migas," tegas Ridwan.

Sementara itu Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan kepala BPH Migas dan Anggota Komisi VII DPR. Menurutnya Aceh sangat welcome terhadap investasi yang masuk.

Dirinya terus berupaya menghapus stigma aceh tidak aman dan tidak kondusif. Menurutnya Aceh mempunyai keunggulan dari segi lokasi yang dekat selat Malaka sebagai lalu lintas pelayaran dunia dan juga sumber energi. "Investor sangat nyaman di Aceh," tegasnya.

Dengan sinergi dan koordinasi ini dirinya berharap pengelolaan migas akan lebih optimal untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahterahan khususnya untuk masyarakat aceh yang wilayahnya kaya akan sumber migas.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir pula para Kepala Dinas, jajaran dari PT Pertamina, PT Perta Arun Gas, PT Pertamina Gas, PT Pertagas Niaga dan PT Pembangunan Aceh, BUMD yang mengelola Migas di Aceh.