Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Beli Rumah
Selasa, 30 Agustus 2022 - 08:25 WIB
loading...
Kawasan perumahan subsidi di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Foto: SINDOnews/Maman Sukirman
A
A
A
MAKASSAR - Kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk membeli rumah. Ketentuan ini berlaku dari 1 Maret 2022 lalu.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan aturan terkait kartu peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli.
Dalam surat Kementerian ATR/BPN yang diterima, aturan itu terkait dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Maka dalam rangka menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh penduduk wajib menjadi pescrta janinan kesehatan termasuk warga negara asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
2. Berdasarkan diktum KEDUA angka 17 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rrimah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan.
Berikut momen foto akad massal serentak KPR Subsidi dengan peserta BPJS Kesehatan dalam rangkaian One Stop Housing Solution BTN di Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/7/2022), yang diabadikan fotografer sindonews.com Maman Sukirman:
![Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Beli Rumah]()
Kawasan perumahan subsidi di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
![Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Beli Rumah]()
Seorang ibu menggendong anaknya menuju akad massal serentak KPR Subsidi.
![Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Beli Rumah]()
![Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Beli Rumah]()
Akad massal serentak KPR Subsidi dengan peserta BPJS Kesehatan dalam rangkaian One Stop Housing Solution BTN di Maros.
![Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Beli Rumah]()
![Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Beli Rumah]()
Seorang mengakses mobile JKN saat bersantai di dalam rumahnya.
![Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Beli Rumah]()
Kawasan perumahan subsidi di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan aturan terkait kartu peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli.
Dalam surat Kementerian ATR/BPN yang diterima, aturan itu terkait dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Maka dalam rangka menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh penduduk wajib menjadi pescrta janinan kesehatan termasuk warga negara asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
2. Berdasarkan diktum KEDUA angka 17 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rrimah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan.
Berikut momen foto akad massal serentak KPR Subsidi dengan peserta BPJS Kesehatan dalam rangkaian One Stop Housing Solution BTN di Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (23/7/2022), yang diabadikan fotografer sindonews.com Maman Sukirman:
Kawasan perumahan subsidi di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
Seorang ibu menggendong anaknya menuju akad massal serentak KPR Subsidi.
Akad massal serentak KPR Subsidi dengan peserta BPJS Kesehatan dalam rangkaian One Stop Housing Solution BTN di Maros.
Seorang mengakses mobile JKN saat bersantai di dalam rumahnya.
Kawasan perumahan subsidi di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
(agn)
Lihat Juga :
