Menteri ATR Sebut Percepatan Pengadaan Tanah Jadi Kunci Bangun IKN Nusantara

Jum'at, 02 September 2022 - 14:24 WIB
loading...
Menteri ATR Sebut Percepatan Pengadaan Tanah Jadi Kunci Bangun IKN Nusantara
MenterATR atau Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, penyediaan tanah berperan penting dalam pembangunan nasional, terutama pada mega proyek IKN Nusantara. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) , Hadi Tjahjanto mengatakan, penyediaan tanah berperan penting dalam pembangunan nasional, terutama pada Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara .

"Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan sangat berperan penting, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan IKN," ujar Menteri Hadi dalam pernyataan tertulis, Kamis (1/9/2022).

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Terus Upayakan Pembebasan Lahan IKN Nusantara

Hadi Tjahjanto juga berkata bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan melalui pelepasan Kawasan Hutan dan/atau pengadaan tanah . Oleh sebab itu Ia menekankan, agar pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat khususnya masyarakat adat.

"Saya yakin, Ibu Dirjen (Direktur Jenderal, red) beserta jajaran bisa menuntaskan secara cepat dan cermat tugas yang menjadi atensi langsung dari Bapak Presiden tersebut,” sambungnya.

Hadi Tjahjanto juga mengimbau kepada Dirjen PTPP beserta seluruh jajaran agar senantiasa mengadakan kegiatan pengadaan tanah di lapangan sesuai prosedur yang baik dan benar.

“Jangan takut untuk melakukan pengadaan tanah, yang penting sudah on the right track. Jika sudah sesuai, saya tidak akan ragu-ragu untuk membela,” kata Hadi Tjahjanto.

Baca Juga: KPK Ungkap Dugaan Praktik Kotor Bagi-bagi Kavling di Lahan IKN Nusantara

Pada kesempatannya Dirjen PTPP, Embun Sari mengatakan terdapat beberapa permasalahan yang salah satu penyebabnya, yaitu karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pengadaan tanah.

“Untuk itu, kami tak henti-hentinya melakukan sosialisasi peraturan pengadaan tanah kepada seluruh stakeholder terkait seperti aparat penegak hukum (APH), guna melakukan pendampingan dalam menjalankan setiap tahapan pengadaan tanah,” pungkasnya.

(akr)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1518 seconds (11.97#12.26)