Subsidi BBM Tekan APBN, Alihkan ke Sektor Produktif
Jum'at, 02 September 2022 - 19:30 WIB
loading...
A
A
A
Oleh karena itu, pilihan paling rasional bagi Indonesia saat ini adalah mengurangi besaran subsidi dengan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax dan Solar; serta mengalihkan potensi anggaran untuk membantu kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
"Selama ini yang menikmati subsidi energi 80 persen kan orang yang mampu. Hanya 20 persen saja yang digunakan oleh orang yang benar-benar membutuhkan," tambahnya.
Dalam jangka pendek, Fithra mengungkapkan, pengalihan subsidi bisa diberikan berupa bantuan langsung kepada masyarakat dalam upaya melakukan stabiliasasi inflasi. Sementara, dalam jangka panjang, Ia mengungkapkan, untuk membiayai sektor-sektor yang lebih produktif.
"Tanpa penyesuaian harga BBM akan ada tambahan 200 sampai 300 triliun lagi akibat kita harus subsidi energi. Nah ini bisa dialihkan ke sektor-sektor lain juga yang lebih produktif. Investasi di ranah pendidikan, investasi untuk membangun infrastruktur jalan, terus jalur kereta api, kemudian bangun industri, gitu kan. Itu semua yang sebenarnya potensi terhadap pertumbuhan ekonomonya lebih signifikan ketimbang subsidi energi yang ibaratnya membakar uang saja di jalan," ujarnya.
Di sisi lain, data BPS menunjukkan angka deflasi pada bulan Agustus 2022 menunjukkan tren positif. Hal tersebut yang dirasakan Fithra menjadi momentum penuh pemerintah dalam merestrukturisasi kebijakannya.
"Pada Agustus 2022, BPS baru saja mengumumkan angka deflasi minus 0,21 persen. Ini merupakan delfasi yang terbesar setelah 2019. Artinya tekanan inflasi sudah mulai reda. Secara tahunan juga sekarang inflasinya di bulan Agustus 4,69 persen, di bulan Juli 4,9 persen, itu kan delfasi juga kan tekanan inflasi," ungkapnya.
Fithra mengungkapkan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM mendapatkan momentum yang tepat di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang stabil.
"Selama ini yang menikmati subsidi energi 80 persen kan orang yang mampu. Hanya 20 persen saja yang digunakan oleh orang yang benar-benar membutuhkan," tambahnya.
Dalam jangka pendek, Fithra mengungkapkan, pengalihan subsidi bisa diberikan berupa bantuan langsung kepada masyarakat dalam upaya melakukan stabiliasasi inflasi. Sementara, dalam jangka panjang, Ia mengungkapkan, untuk membiayai sektor-sektor yang lebih produktif.
"Tanpa penyesuaian harga BBM akan ada tambahan 200 sampai 300 triliun lagi akibat kita harus subsidi energi. Nah ini bisa dialihkan ke sektor-sektor lain juga yang lebih produktif. Investasi di ranah pendidikan, investasi untuk membangun infrastruktur jalan, terus jalur kereta api, kemudian bangun industri, gitu kan. Itu semua yang sebenarnya potensi terhadap pertumbuhan ekonomonya lebih signifikan ketimbang subsidi energi yang ibaratnya membakar uang saja di jalan," ujarnya.
Di sisi lain, data BPS menunjukkan angka deflasi pada bulan Agustus 2022 menunjukkan tren positif. Hal tersebut yang dirasakan Fithra menjadi momentum penuh pemerintah dalam merestrukturisasi kebijakannya.
"Pada Agustus 2022, BPS baru saja mengumumkan angka deflasi minus 0,21 persen. Ini merupakan delfasi yang terbesar setelah 2019. Artinya tekanan inflasi sudah mulai reda. Secara tahunan juga sekarang inflasinya di bulan Agustus 4,69 persen, di bulan Juli 4,9 persen, itu kan delfasi juga kan tekanan inflasi," ungkapnya.
Fithra mengungkapkan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM mendapatkan momentum yang tepat di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang stabil.
Lihat Juga :
