Wapres: Kesejahteraan Nelayan Tak Sebanding dengan Besarnya Laut RI
Jum'at, 02 September 2022 - 21:28 WIB
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin. FOTO/dok.Setwapres
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti kesejahteraan nelayan yang tak seimbang dengan potensi laut Indonesia yang sangat besar. Bahkan, penghasilan nelayan cenderung fluktuatif, tidak pasti dengan pola kerja yang berisiko tinggi. Wapres mengatakan, Allah SWT telah menganugerahkan potensi kelautan yang sangat besar kepada Indonesia. Luas perairan mencapai 6,4 juta km persegi, dengan garis pantai sepanjang 108.000 km.
Total estimasi potensi sumber daya ikan Indonesia sebanyak 12,01 ton per tahun dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan mencapai 8,6 juta ton per tahun. “Potensi kelautan dan perikanan yang besar sangat disayangkan masih belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan. Penghasilan nelayan cenderung fluktuatif, tidak pasti dengan pola kerja yang berisiko tinggi,” kata Ma'ruf Amin, di Rakernas Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) tahun 2022 secara virtual, Jumat (2/9/2022).
Baca Juga: Wapres Sebut Nelayan Masih Sulit Mengakses BBM Subsidi
Nilai tukar nelayan (NTN), kata Wapres, sebagai standar kesejahteraan nelayan mengalami fluktuasi sepanjang periode Januari 2019 hingga Maret 2022. Meskipun, NTN cenderung naik sejak April 2020 dari 98,49 ke 106,65 pada Maret 2022. “Artinya di tengah situasi pandemi, NTN nelayan tetap mengalami pertumbuhan walaupun sangat kecil,” ujar Ma'ruf Amin.
Meski begitu, lanjutnya, jumlah nelayan di Indonesia tercatat mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan tahun 2018 sekitar 2,637 juta bertambah menjadi 2,849 juta di tahun 2020 atau meningkat 8,04 persen. Wapres pun menyoroti kesulitan para nelayan untuk mengakses bahan bakar minyak bersubsidi. Apalagi, 60 persen biaya kebutuhan melaut nelayan adalah untuk membeli BBM.
Baca Juga: Daftar Wakil Presiden Indonesia, Bung Hatta hingga Ma'ruf Amin
“Salah satu kesulitan utama yang dihadapi nelayan adalah kesulitan akses BBM subsidi. Sekitar 60 persen biaya kebutuhan melaut Nelayan adalah untuk membeli BBM. Selain itu selain juga mengalami kesulitan mengakses administrasi kenelayanan, mengakses pasar dan pembiayaan serta terkendala perubahan iklim,” tutur Wapres.
Total estimasi potensi sumber daya ikan Indonesia sebanyak 12,01 ton per tahun dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan mencapai 8,6 juta ton per tahun. “Potensi kelautan dan perikanan yang besar sangat disayangkan masih belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan. Penghasilan nelayan cenderung fluktuatif, tidak pasti dengan pola kerja yang berisiko tinggi,” kata Ma'ruf Amin, di Rakernas Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) tahun 2022 secara virtual, Jumat (2/9/2022).
Baca Juga: Wapres Sebut Nelayan Masih Sulit Mengakses BBM Subsidi
Nilai tukar nelayan (NTN), kata Wapres, sebagai standar kesejahteraan nelayan mengalami fluktuasi sepanjang periode Januari 2019 hingga Maret 2022. Meskipun, NTN cenderung naik sejak April 2020 dari 98,49 ke 106,65 pada Maret 2022. “Artinya di tengah situasi pandemi, NTN nelayan tetap mengalami pertumbuhan walaupun sangat kecil,” ujar Ma'ruf Amin.
Meski begitu, lanjutnya, jumlah nelayan di Indonesia tercatat mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah nelayan tahun 2018 sekitar 2,637 juta bertambah menjadi 2,849 juta di tahun 2020 atau meningkat 8,04 persen. Wapres pun menyoroti kesulitan para nelayan untuk mengakses bahan bakar minyak bersubsidi. Apalagi, 60 persen biaya kebutuhan melaut nelayan adalah untuk membeli BBM.
Baca Juga: Daftar Wakil Presiden Indonesia, Bung Hatta hingga Ma'ruf Amin
“Salah satu kesulitan utama yang dihadapi nelayan adalah kesulitan akses BBM subsidi. Sekitar 60 persen biaya kebutuhan melaut Nelayan adalah untuk membeli BBM. Selain itu selain juga mengalami kesulitan mengakses administrasi kenelayanan, mengakses pasar dan pembiayaan serta terkendala perubahan iklim,” tutur Wapres.
(nng)
Lihat Juga :
