Jaga Daya Beli Rakyat, Mahyudin: Partai Perindo Awasi Penyaluran BLT BBM Tepat Sasaran
Senin, 05 September 2022 - 16:27 WIB
loading...
Menurut Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo, Mahyudin, untuk menjamin penyaluran BLT BBM tepat sasaran, pemerintah harus menyiapkan mekanisme pendataan yang bisa menjangkau 20,6 juta masyarakat tidak mampu. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ), Dr Mahyudin, ST, MM meminta kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM harus tepat sasaran. Dengan penyaluran yang tepat sasaran, maka menurutnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak begitu membebani daya beli masyarakat yang tidak mampu.
"Kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bansos untuk masyarakat tidak mampu akan efektif jika tepat sasaran, sehingga bansos itu dapat menjaga daya beli masyarakat dari dampak naiknya harga BBM," katanya, dalam keterangan kepada media, Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Harga BBM Naik, Subsidi Energi Tetap Bengkak Tembus Rp648 Triliun
Menurut Mahyudin, untuk menjamin penyaluran BLT BBM yang tepat sasaran, pemerintah harus menyiapkan mekanisme pendataan yang bisa benar-benar menjangkau 20,6 juta masyarakat tidak mampu. Dalam hal ini, kata dia, pembaharuan pendataan menjadi kunci efektivitas penyaluran BLT.
"Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial harus terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama pendataan di daerah, yang kondisi perubahannya cukup pesat," terangnya.
Mahyudin juga menegaskan, Partai Perindo memahami langkah pemerintah menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM, agar anggaran subsidi BBM lebih tepat sasaran. Partai Perindo akan selalu siap mengawasi penyaluran BLT, agar benar-benar menjangkau masyarakat kurang mampu.
“Kita akan terus mengawasi penyaluran BLT ini agar benar-benar tepat sasaran, dan tidak ada penyimpangan. Begitulah cara kita membantu pemerintah,” pungkasnya.
Baca Juga: Redam Efek Kenaikan Harga BBM, Sri Mulyani Naikkan Bansos Rp24,17 Triliun
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan BLT pengalihan subsidi BBM menjadi salah satu antisipasi pemerintah untuk menghadapi kenaikan harga BBM.
"Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp2,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan September selama 4 bulan," kata Jokowi dalam konferensi pers terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM di Istana Merdeka, Sabtu (3/9).
"Kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi bansos untuk masyarakat tidak mampu akan efektif jika tepat sasaran, sehingga bansos itu dapat menjaga daya beli masyarakat dari dampak naiknya harga BBM," katanya, dalam keterangan kepada media, Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Harga BBM Naik, Subsidi Energi Tetap Bengkak Tembus Rp648 Triliun
Menurut Mahyudin, untuk menjamin penyaluran BLT BBM yang tepat sasaran, pemerintah harus menyiapkan mekanisme pendataan yang bisa benar-benar menjangkau 20,6 juta masyarakat tidak mampu. Dalam hal ini, kata dia, pembaharuan pendataan menjadi kunci efektivitas penyaluran BLT.
"Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial harus terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terutama pendataan di daerah, yang kondisi perubahannya cukup pesat," terangnya.
Mahyudin juga menegaskan, Partai Perindo memahami langkah pemerintah menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM, agar anggaran subsidi BBM lebih tepat sasaran. Partai Perindo akan selalu siap mengawasi penyaluran BLT, agar benar-benar menjangkau masyarakat kurang mampu.
“Kita akan terus mengawasi penyaluran BLT ini agar benar-benar tepat sasaran, dan tidak ada penyimpangan. Begitulah cara kita membantu pemerintah,” pungkasnya.
Baca Juga: Redam Efek Kenaikan Harga BBM, Sri Mulyani Naikkan Bansos Rp24,17 Triliun
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan BLT pengalihan subsidi BBM menjadi salah satu antisipasi pemerintah untuk menghadapi kenaikan harga BBM.
"Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp2,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan September selama 4 bulan," kata Jokowi dalam konferensi pers terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM di Istana Merdeka, Sabtu (3/9).
(akr)
Lihat Juga :
