BLT BBM Dinilai Tepat untuk Bantu Kalangan Bawah

JAKARTA - Pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai ( BLT ) bahan bakar minyak ( BBM ) sebagai pengalihan subsidi BBM sejak 1 September 2022. Dana yang digelontorkan mencapai Rp24,17 triliun.



BLT BBM yang telah digelontorkan pemerintah sebelum kenaikan harga BBM terjadi mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, menyambut baik rencana penyesuaian harga BBM diimbangi dengan jaminan pemerintah untuk mengucurkan bansos, agar ekonomi masyarakat tetap terjaga.

"Pemerintah memang harus menyesuaikan harga BBM agar terhindar dari krisis dan kebangkrutan seperti yang terjadi di Amerika Serikat terpaksa berkali-kali menerapkan aturan ketat terhadap warganya karena likuiditas keuangan terganggu," kata Azyumardi dikutip, Jumat (2/9/2022).

Sedangkan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud menuturkan penyesuaian harga BBM diberlakukan demi kemaslahatan dan kebaikan masyarakat. Pasalnya, BBM bersubsidi yang selama ini berlaku tidak tepat sasaran dan justru dinikmati oleh golongan yang tidak seharusnya menikmati subsidi.

“Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak,” katanya.

Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN, sebesar 86% atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14% atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha. Namun, dari nilai yang dinikmati rumah tangga, ternyata sebesar 80% dinikmati rumah tangga mampu.

Dengan fakta di atas, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai keputusan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial sudah tepat. Subsidi energi yang selama ini dikucurkan, Agus melanjutkan, semakin membengkak sementara penggunaan subsidi tidak tepat sasaran.

“Besaran mau berapa saja tetap bisa kurang, kan tujuan pemerintah memberikan bantuan agar yang miskin tidak bertambah miskin,” ucap Agus.

Sementara itu, ekonom Faisal Basri menuturkan, pengalihan subsidi BBM sudah seharusnya dilakukan. Situasi geopolitik, perang Rusia-Ukraina yang memicu krisis energi dan kelangkaan minyak bumi menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat.