BLT BBM Dinilai Tepat untuk Bantu Kalangan Bawah
Jum'at, 02 September 2022 - 18:28 WIB
loading...
BLT BBM akan menjaga kalangan bawah terdampak kenaikan harga BBM. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai ( BLT ) bahan bakar minyak ( BBM ) sebagai pengalihan subsidi BBM sejak 1 September 2022. Dana yang digelontorkan mencapai Rp24,17 triliun.
Baca juga: Harga BBM Bakal Naik, Bantalan Sosial Harus Dikawal Demi Jaga Daya Beli
BLT BBM yang telah digelontorkan pemerintah sebelum kenaikan harga BBM terjadi mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, menyambut baik rencana penyesuaian harga BBM diimbangi dengan jaminan pemerintah untuk mengucurkan bansos, agar ekonomi masyarakat tetap terjaga.
"Pemerintah memang harus menyesuaikan harga BBM agar terhindar dari krisis dan kebangkrutan seperti yang terjadi di Amerika Serikat terpaksa berkali-kali menerapkan aturan ketat terhadap warganya karena likuiditas keuangan terganggu," kata Azyumardi dikutip, Jumat (2/9/2022).
Sedangkan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud menuturkan penyesuaian harga BBM diberlakukan demi kemaslahatan dan kebaikan masyarakat. Pasalnya, BBM bersubsidi yang selama ini berlaku tidak tepat sasaran dan justru dinikmati oleh golongan yang tidak seharusnya menikmati subsidi.
“Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak,” katanya.
Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN, sebesar 86% atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14% atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha. Namun, dari nilai yang dinikmati rumah tangga, ternyata sebesar 80% dinikmati rumah tangga mampu.
Dengan fakta di atas, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai keputusan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial sudah tepat. Subsidi energi yang selama ini dikucurkan, Agus melanjutkan, semakin membengkak sementara penggunaan subsidi tidak tepat sasaran.
“Besaran mau berapa saja tetap bisa kurang, kan tujuan pemerintah memberikan bantuan agar yang miskin tidak bertambah miskin,” ucap Agus.
Sementara itu, ekonom Faisal Basri menuturkan, pengalihan subsidi BBM sudah seharusnya dilakukan. Situasi geopolitik, perang Rusia-Ukraina yang memicu krisis energi dan kelangkaan minyak bumi menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat.
Konsumsi BBM Indonesia kira-kira 1,4 juta barel per hari. Sebanyak 700 ribu barel di antaranya adalah dari impor dan dibayar menggunakan mata uang dolar.
“Jadi kita beli USD18 miliar atau sekitar Rp267 triliun,” kata Faisal.
Uang negara yang berasal dari rakyat itu, ujarnya melanjutkan, dihabiskan untuk membeli bahan bakar dan subsidinya justru dinikmati golongan kaya. Akan lebih baik jika anggaran subsidi dipakai untuk pembangunan di sektor lain.
“Jangan cengeng dan selalu berpikir harga BBM naik, besok bagaimana cara beli bensin untuk ke kampus. Saya dulu pakai mobil besar lalu harga bensin naik, ya saya jual mobil dan pakai mobil lebih kecil. Tapi sekarang lebih sering pakai transportasi umum. Sudah nyaman kok pakai angkutan umum,” tutur Faisal.
Menurut Kepala BIN Budi Gunawan, pengalihan subsidi merupakan keputusan tepat di tengah tekanan ekonomi yang dialami hampir semua negara di dunia. Intelijen akan memastikan pengalihan subsidi ini tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang kurang mampu.
Baca juga: KSAD Dudung Ajak Mahasiswa Perkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
“Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global masih akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. Pengalihan subsidi ini juga akan mendorong proses transisi energi Indonesia menuju energi berkelanjutan yang mandiri,” kata Budi.
Baca juga: Harga BBM Bakal Naik, Bantalan Sosial Harus Dikawal Demi Jaga Daya Beli
BLT BBM yang telah digelontorkan pemerintah sebelum kenaikan harga BBM terjadi mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, menyambut baik rencana penyesuaian harga BBM diimbangi dengan jaminan pemerintah untuk mengucurkan bansos, agar ekonomi masyarakat tetap terjaga.
"Pemerintah memang harus menyesuaikan harga BBM agar terhindar dari krisis dan kebangkrutan seperti yang terjadi di Amerika Serikat terpaksa berkali-kali menerapkan aturan ketat terhadap warganya karena likuiditas keuangan terganggu," kata Azyumardi dikutip, Jumat (2/9/2022).
Sedangkan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud menuturkan penyesuaian harga BBM diberlakukan demi kemaslahatan dan kebaikan masyarakat. Pasalnya, BBM bersubsidi yang selama ini berlaku tidak tepat sasaran dan justru dinikmati oleh golongan yang tidak seharusnya menikmati subsidi.
“Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak,” katanya.
Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa dari total alokasi kompensasi Pertalite Rp93,5 triliun yang dianggarkan di APBN, sebesar 86% atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga dan sisanya 14% atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha. Namun, dari nilai yang dinikmati rumah tangga, ternyata sebesar 80% dinikmati rumah tangga mampu.
Dengan fakta di atas, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai keputusan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan sosial sudah tepat. Subsidi energi yang selama ini dikucurkan, Agus melanjutkan, semakin membengkak sementara penggunaan subsidi tidak tepat sasaran.
“Besaran mau berapa saja tetap bisa kurang, kan tujuan pemerintah memberikan bantuan agar yang miskin tidak bertambah miskin,” ucap Agus.
Sementara itu, ekonom Faisal Basri menuturkan, pengalihan subsidi BBM sudah seharusnya dilakukan. Situasi geopolitik, perang Rusia-Ukraina yang memicu krisis energi dan kelangkaan minyak bumi menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat.
Konsumsi BBM Indonesia kira-kira 1,4 juta barel per hari. Sebanyak 700 ribu barel di antaranya adalah dari impor dan dibayar menggunakan mata uang dolar.
“Jadi kita beli USD18 miliar atau sekitar Rp267 triliun,” kata Faisal.
Uang negara yang berasal dari rakyat itu, ujarnya melanjutkan, dihabiskan untuk membeli bahan bakar dan subsidinya justru dinikmati golongan kaya. Akan lebih baik jika anggaran subsidi dipakai untuk pembangunan di sektor lain.
“Jangan cengeng dan selalu berpikir harga BBM naik, besok bagaimana cara beli bensin untuk ke kampus. Saya dulu pakai mobil besar lalu harga bensin naik, ya saya jual mobil dan pakai mobil lebih kecil. Tapi sekarang lebih sering pakai transportasi umum. Sudah nyaman kok pakai angkutan umum,” tutur Faisal.
Menurut Kepala BIN Budi Gunawan, pengalihan subsidi merupakan keputusan tepat di tengah tekanan ekonomi yang dialami hampir semua negara di dunia. Intelijen akan memastikan pengalihan subsidi ini tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang kurang mampu.
Baca juga: KSAD Dudung Ajak Mahasiswa Perkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
“Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global masih akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. Pengalihan subsidi ini juga akan mendorong proses transisi energi Indonesia menuju energi berkelanjutan yang mandiri,” kata Budi.
(uka)
Lihat Juga :
