Redam Inflasi, Ganjar Minta Kepala Daerah Tidak Asal-asalan
loading...
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepala daerah tidak asal-asalan menggunakan dana tak terduga untuk meredam inflasi. FOTO/Istimewa
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepala daerah tidak asal-asalan menggunakan dana tak terduga untuk meredam inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Inflasi tinggi telah mengancam daya beli masyarakat.
"Presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tapi nggak boleh ngawur dan asal-asalan. Di sini tenaga ahli penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar usai memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, di Semarang, Selasa (13/9/2022).
Ganjar pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan untuk mencegah inflasi. Tujuannya agar akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dana-dana kedaerahan.
Lebih lanjut, terkait merangkaknya tingkat inflasi di sejumlah daerah seluruh Indonesia, anggaran daerah yang tersedia dan yang akan dikeluarkan harus diawasi agar anggaran yang ada tidak jebol.
Ganjar meminta untuk menutup segala potensi-potensi yang memungkinkan terjadi jebolnya anggaran. Ganjar juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung ditengah penyesuaian harga bahan bakar minya (BBM).
"Persis seperti hari ini kita menangani inflasi, butuh teknis orang yang mengerti dan paham pengelolaan keuangan. Sehingga pintu-pintu yang bikin jebolnya anggaran mesti ditutup," ucap Ganjar.
Dalam kesempatan itu turut disampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2022.
Kendati demikian, Ganjar mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan menjaga integritas. Kata Ganjar, tetap ada catatan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan daerah.
"Sekarang kan semuanya udah WTP. Meskipun WTP tidak berarti semuanya sudah beres di dalamnya, ada potensi-potensi yang mesti diperbaiki. Catatan itulah yang hari ini penting untuk kabupaten kota provinsi semua memperbaiki diri," jelas Ganjar.
"Presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tapi nggak boleh ngawur dan asal-asalan. Di sini tenaga ahli penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar usai memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, di Semarang, Selasa (13/9/2022).
Ganjar pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan untuk mencegah inflasi. Tujuannya agar akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dana-dana kedaerahan.
Lebih lanjut, terkait merangkaknya tingkat inflasi di sejumlah daerah seluruh Indonesia, anggaran daerah yang tersedia dan yang akan dikeluarkan harus diawasi agar anggaran yang ada tidak jebol.
Ganjar meminta untuk menutup segala potensi-potensi yang memungkinkan terjadi jebolnya anggaran. Ganjar juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung ditengah penyesuaian harga bahan bakar minya (BBM).
"Persis seperti hari ini kita menangani inflasi, butuh teknis orang yang mengerti dan paham pengelolaan keuangan. Sehingga pintu-pintu yang bikin jebolnya anggaran mesti ditutup," ucap Ganjar.
Dalam kesempatan itu turut disampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2022.
Kendati demikian, Ganjar mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan menjaga integritas. Kata Ganjar, tetap ada catatan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan daerah.
"Sekarang kan semuanya udah WTP. Meskipun WTP tidak berarti semuanya sudah beres di dalamnya, ada potensi-potensi yang mesti diperbaiki. Catatan itulah yang hari ini penting untuk kabupaten kota provinsi semua memperbaiki diri," jelas Ganjar.
Explore More