Redam Inflasi, Ganjar Minta Kepala Daerah Tidak Asal-asalan
Selasa, 13 September 2022 - 17:30 WIB
loading...
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepala daerah tidak asal-asalan menggunakan dana tak terduga untuk meredam inflasi. FOTO/Istimewa
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepala daerah tidak asal-asalan menggunakan dana tak terduga untuk meredam inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Inflasi tinggi telah mengancam daya beli masyarakat.
"Presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tapi nggak boleh ngawur dan asal-asalan. Di sini tenaga ahli penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar usai memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, di Semarang, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga: Berdayakan Ekonomi Pesantren, Ganjar Pranowo Dapat Dukungan dari Ujung Negeri
Ganjar pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan untuk mencegah inflasi. Tujuannya agar akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dana-dana kedaerahan.
Lebih lanjut, terkait merangkaknya tingkat inflasi di sejumlah daerah seluruh Indonesia, anggaran daerah yang tersedia dan yang akan dikeluarkan harus diawasi agar anggaran yang ada tidak jebol.
Ganjar meminta untuk menutup segala potensi-potensi yang memungkinkan terjadi jebolnya anggaran. Ganjar juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung ditengah penyesuaian harga bahan bakar minya (BBM).
"Persis seperti hari ini kita menangani inflasi, butuh teknis orang yang mengerti dan paham pengelolaan keuangan. Sehingga pintu-pintu yang bikin jebolnya anggaran mesti ditutup," ucap Ganjar.
Dalam kesempatan itu turut disampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2022.
Kendati demikian, Ganjar mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan menjaga integritas. Kata Ganjar, tetap ada catatan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan daerah.
"Sekarang kan semuanya udah WTP. Meskipun WTP tidak berarti semuanya sudah beres di dalamnya, ada potensi-potensi yang mesti diperbaiki. Catatan itulah yang hari ini penting untuk kabupaten kota provinsi semua memperbaiki diri," jelas Ganjar.
Baca Juga: Demi Pemberdayaan Perempuan, Ribuan Srikandi Suarakan Ganjar Presiden 2024
Ganjar juga berpesan, iklim pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bebas korupsi juga tetap harus dipertahankan. Selain itu laporan keuangan yang transparan dan kinerja yang optimal juga didorong Ganjar kepada BPK dan seluruh kepala daerah.
"Mudah-mudahan ke depan beberapa model-model, tata cara pengelolaan keuangan, punya kesadaran dari pengelola keuangan negara ini untuk memperbaiki diri. Jangan ada korupsi, laporan secara transparan dan kinerja yang optimal. Sehingga kita makin akuntabel dalam pengelolaan keuangan ini," ungkap Ganjar.
"Presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tapi nggak boleh ngawur dan asal-asalan. Di sini tenaga ahli penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar usai memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, di Semarang, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga: Berdayakan Ekonomi Pesantren, Ganjar Pranowo Dapat Dukungan dari Ujung Negeri
Ganjar pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan untuk mencegah inflasi. Tujuannya agar akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dana-dana kedaerahan.
Lebih lanjut, terkait merangkaknya tingkat inflasi di sejumlah daerah seluruh Indonesia, anggaran daerah yang tersedia dan yang akan dikeluarkan harus diawasi agar anggaran yang ada tidak jebol.
Ganjar meminta untuk menutup segala potensi-potensi yang memungkinkan terjadi jebolnya anggaran. Ganjar juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung ditengah penyesuaian harga bahan bakar minya (BBM).
"Persis seperti hari ini kita menangani inflasi, butuh teknis orang yang mengerti dan paham pengelolaan keuangan. Sehingga pintu-pintu yang bikin jebolnya anggaran mesti ditutup," ucap Ganjar.
Dalam kesempatan itu turut disampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2022.
Kendati demikian, Ganjar mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan menjaga integritas. Kata Ganjar, tetap ada catatan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan daerah.
"Sekarang kan semuanya udah WTP. Meskipun WTP tidak berarti semuanya sudah beres di dalamnya, ada potensi-potensi yang mesti diperbaiki. Catatan itulah yang hari ini penting untuk kabupaten kota provinsi semua memperbaiki diri," jelas Ganjar.
Baca Juga: Demi Pemberdayaan Perempuan, Ribuan Srikandi Suarakan Ganjar Presiden 2024
Ganjar juga berpesan, iklim pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bebas korupsi juga tetap harus dipertahankan. Selain itu laporan keuangan yang transparan dan kinerja yang optimal juga didorong Ganjar kepada BPK dan seluruh kepala daerah.
"Mudah-mudahan ke depan beberapa model-model, tata cara pengelolaan keuangan, punya kesadaran dari pengelola keuangan negara ini untuk memperbaiki diri. Jangan ada korupsi, laporan secara transparan dan kinerja yang optimal. Sehingga kita makin akuntabel dalam pengelolaan keuangan ini," ungkap Ganjar.
(nng)
Lihat Juga :
