Pemerintah Diminta Serahkan Harga BBM ke Mekanisme Pasar

JAKARTA - Tingginya harga minyak dunia yang berimbas pada harga bahan bakar minyak ( BBM ) sehingga membebani APBN harus menjadi momentum pemerintah untuk beralih ke sumber energi alternatif. Selain itu, penggunaan BBM dan energi fosil lainnya membawa dampak buruk terhadap iklim.



"Kita harus mulai berpikir soal peralihan ke renewable energy. Karena seperti kita lihat penggunaan energi fosil berdampak besar pada perubahan iklim," kata Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri dalam diskusi dengan tema "Subsidi Tepat Sasaran: Rakyat Senang, APBN Aman," Senin (19/9/2022).

Penyesuaian harga BBM, sambung Rizal, juga harus menggalakkan lagi penggunaan EBT. Apalagi pemerintah memiliki target pada 2025 Indonesia telah menggunakan 23% EBT.

"Meskipun renewable ini enggak murah, kita harus dukung transisi energi ini. Memang kita butuh financial resources untuk mewujudkannya," jelasnya.

Selain itu, Rizal menilai, pemerintah sebaiknya menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar. Langkah ini telah banyak diterapkan di negara lain. "Pemerintah harus berani menerapkan BBM diserahkan ke harga pasar, jangan diatur kemudian disubsidi," ucapnya.

Di negara lain justru tren harga BBM saat ini telah turun, sebab mayoritas negara di dunia telah menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar.

"Di Malaysia harga BBM Ron 95 saat ini Rp16.000. Itu saja mereka mengunakan cukai Rp2.500, harganya jika tanpa subsidi Rp13.500. Dulu memang sempat hampir Rp20.000 saat harga BBM tengah tinggi-tingginya," jelasnya.

Dengan menyerahkan ke mekanisme pasar, subsidi BBM dapat dislokasikan ke tempat lain, seperti sektor transportasi umum. Alhasil, masyarakat diharapkan dapat beralih menggunakan transportasi umum.



"Jadi saat harga BBM naik, orang beralih ke kendaraan umum yang disubsidi, atau mengurangi konsumsi BBM. Subsidi ini nantinya dapat dialihkan ke berbagai bentuk," ucapnya.