Omnibus Law Ciptaker Dikhawatirkan Giring Petani Jadi Tenaga Kerja Upah Rendahan
Senin, 27 April 2020 - 15:09 WIB
loading...
A
A
A
KPA menilai untuk mendatangkan investor bukan memberikan karpet merah seperti yang ada dalam RUU. Menurut Dewi, investor enggan membenamkan dananya di Indonesia karena rumitnya perizinan. Bukan karena sulit mendapatkan tanah atau jangka waktu hak atas tanah yang kurang lama.
“Tapi karena birokrasi yang korup. Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan tahun 2019, korupsi merupakan faktor penyebab rendahnya investasi di Indonesia. Termasuk korupsi agraria dan SDA,” ungkapnya.
Dewi mengatakan petani, nelayan, dan peternak itu investor berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan memperkuat dan menjamin keberadaan mereka, maka bisa menekan impor pangan. Sambung dia menekankan, mereka malah bisa menjadi tulang punggung untuk ekspor pangan lokal ke negara lain.
Lapangan kerja di Indonesia bukan hanya menempatkan manusia untuk diperas tenaganya dengan dijadikan buruh. Lapangan pekerjaan itu harus memanusiakan dengan menguatkan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan rakyat.
KPA mendesak pemerintah hadir untuk menjadikan rakyat sebagai aktor utama dalam pembangunan. “Kita bukan bangsa yang akan menghamba pada keinginan investor yang bersifat lapar tanah,” pungkasnya.
“Tapi karena birokrasi yang korup. Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan tahun 2019, korupsi merupakan faktor penyebab rendahnya investasi di Indonesia. Termasuk korupsi agraria dan SDA,” ungkapnya.
Dewi mengatakan petani, nelayan, dan peternak itu investor berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan memperkuat dan menjamin keberadaan mereka, maka bisa menekan impor pangan. Sambung dia menekankan, mereka malah bisa menjadi tulang punggung untuk ekspor pangan lokal ke negara lain.
Lapangan kerja di Indonesia bukan hanya menempatkan manusia untuk diperas tenaganya dengan dijadikan buruh. Lapangan pekerjaan itu harus memanusiakan dengan menguatkan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan rakyat.
KPA mendesak pemerintah hadir untuk menjadikan rakyat sebagai aktor utama dalam pembangunan. “Kita bukan bangsa yang akan menghamba pada keinginan investor yang bersifat lapar tanah,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :