Paling Baik, Penyaluran Anggaran Perlindungan Sosial Sudah 34,06%

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, penyaluran anggaran stimulus perlindungan sosial hingga saat ini sudah mencapai 34,06%.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa mengatakan, penyaluran stimulus untuk perlindungan sosial memang jauh lebih baik dibandingkan semua insentif yang ada. Mengingat, ada beberapa program perlindungan sosial yang sudah ada jauh sebelum adanya pandemi Covid-19.

"Perlindungan sosial sudah 34,06% ini lebih bagus karena memang ada beberapa program yang sudah existing," ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (3/7/2020).

Menurut Kunta, beberapa program yang telah ada sebelumnya membuat penyalurannya lebih mudah. Mengingat, pemerintah hanya tinggal menjalankan template program yang sudah ada.

(Baca Juga: Tragis, Ada Warga Miskin di Ogan Ilir Belum Menerima Bansos)

Adapun pemerintah mengalokasikan anggaran tertinggi dalam penanganan Covid-19 untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun. Anggaran ini diperuntukkan pembiayaan program keluarga harapan, sembako, bantuan sosial Jabodetabek dan Non-Jabodetabek.

"Kalau sudah existing itu sudah ada di APBN 2020 jadi dia sudah jalan, lebih gampang daripada program baru. Yang program yang sudah jalan seperti sembako, PKH kan sudah sejak dulu," jelas Kunto.

Yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah ada pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dan desa. Mengingat pemerintah daerah harus melakukan beberapa perbaikan dari sisi regulasi untuk penyalurannya.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Transmigrasi dan Tertinggal BLT dana desa yang sudah tersalurkan mencapai Rp4,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah 71.065 desa atau setara dengan 95% dari 74.835 desa yang telah menyalurkan BLT Dana Desa.

"Yang agak perlu kita dorong adalah BLT dan dana desa. Untuk pemda kita kemarin masih melakukan perbaikan dari sisi regulasi tapi harapannya Juli ini sudah mulai jalan juga," jelasnya.